Kualitas SDM Indonesia Masih Rendah

Bengkulu, IPKB – Mampukah Indonesia bersaing dengan negara lain, jika melihat kondisi kualitas sumber daya manusia (SDM) masih tergolong rendah. Tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia sebesar 52 persen di bawah sekolah dasar (SD). Angka tersebut menunjukkan masih tergolong rendahnya kualitas SDM dibandingkan dengan tiga negara anggota Asean, Thailan 51,7 persen, Malaysia 19,03 persen dam Singapura 21,02 persen.

“Dengan kondisi kualitas SDM demikian itu mampukah kita bersaing tengah persaingan global saat ini, kata Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Kedeputian Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ahmad Taufik mengawali materi kuliah umum kependudukan di salah satu kampus swasta di Bengkulu belum lama ini.

Ia mengatakan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia berlimpah akan tetapi kualitas masih rendah. “Dari 90 juta jiwa atau 35 persen penduduk kita berusia 5-24 tahun yang semestinya mengakses/mengenyam pendidikan. Namun kenyataannya hanya 46 juta yang dapat mengakses pendidikan,” kata Taufik.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat disebabkan oleh minimnya akses pendidikan, Dari total jumlah penduduk usia 5-24 tahun, 52,16 persen berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa.

Pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun sebesar delapan tahun (setara SLTP kelas dua atau kelas delapan). Pada 1990-an rata-rata lama sekolah yaitu tiga tahun (tidak tamat SD).

Karena minimnya mengakses pendidikan, imbuhnya, hal ini menyebabkan kualitas SDM kita menjadi rendah.

“Melalui intervensi pendidikan kependudukan yang diselenggarakan BKBBN diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pertimbangan kependudukan dalam hidup berkeluarga,” tandasnya.

Secara terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ir. Rusman Efendi, MM mengatakan, dari sejumlah permasalahan kependudukan di tanah air yang berujung pada kemiskinan itu disebabkan oleh tiga hal pokok. Pertama, disebabkan tingak pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang rendah.

Menurut dia dalam memerangai persoalan tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), baik di tingkat pedesaan maupun kota bahkan hingga pada status sosial masyarakat.

Program KKBPK kata Rusman, adalah program mengendalikan kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk. Pengendalian kuantitas penduduk melalui KB pada beberapa elemen penting yaitu, meningkatkan kesehatan reproduksi ibu (ketepatan waktu dan jarak melahirkan) dan meningkatkan gizi dan tingkat pendidikan anak.

Mengatur struktur pertumbuhan penduduk antara penduduk produktif dan nonĀ  produktif (kelompok penduduk usia anak, remaja, usia produktif dan lansia). Dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan terbentuk keluarga kecil. (rs)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *