Kualitas Angkatan Kerja Bengkulu Cenderung Rendah

Bengkulu, IPKB – Tak akan habis bahan untuk membahas tentang kependudukan. Pada kesempatan ini terkait erat dengan kualitas angkatan kerja. Tentunya hal itu berawal dari persoalan pendidikan sehingga menempatkan angkatan kerja pada posisinya pekerja formal dan informal. Tenaga kerja formal ialah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (skilled worker). Tenaga kerja ini memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada didalam organisasi yang berbadan hukum. Tenaga kerja informal adalah pekerja yang bertanggung jawab atas perseorangan yang tidak berbadan hukum dan hanya berdasarkan atas kesepakatan.

Provinsi Bengkulu memiliki jumlah angkatan kerja sebanyak 998.524 orang. Jika dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kelompok yang paling banyak bekerja adalah
kelompok dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) kebawah yaitu sebanyak 39,5 persen. Jumlah pekerja yang paling sedikit adalah kelompok jenjang perguruan tinggi yakni hanya 12,1
persen. Banyaknya pekerja dengan pendidikan yang rendah menjadikan kualitas tenaga kerja di Bengkulu juga menjadi rendah.

Dari jumlah angkatan kerja sebanyak 998.524 orang itu, diketahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 3,52 persen dari total angkatan kerja, atau sekitar 35 ribu penganggur.
Konsentrasi penganggur terbanyak terdapat di Kota Bengkulu, yakni mencapai lebih dari seperempat total penganggur di Provinsi Bengkulu (25,6 persen) atau sekitar 8.988 orang.

Melihat dari potret angkatan kerja demikian, mencerminkan angkatan kerja di Bengkulu masih tergolong rendah. Rendahnya kualitas angkatan kerja itu menjadi bagian dari dampak pengendalian penduduk, yang memerlukan perhatian serius semua komponen agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya pekerja di daerah ini. Baik melalui peningkatan keterampilan maupun peningkatan jenjang pendidikan, kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi, MM ketika membuka workshop perumusan isu dampak pengendalian penduduk di Bengkulu, Rabu,18/3.

Plt. Kepala Pwk BKKBN Prov Bengkulu Ir.Rusman, MM

Dari beberapa persoalan yang berkaitan dengan kependudukan, BKKBN gelar workshop perumusan isu tentang dampak pengendalian penduduk di Provinsi Bengkulu. Dengan tujuan dapat terbentuknya forum pengendalian dampak kependudukan guna merumuskan isu-isu strategis terkait dampak kependudukan terhadap masalah sosial ekonomi, kata Rusman.

Ia menambahkan, kualitas sumber daya pekerja secara nasionalpun tergolong kurang baik karena didominasi angkatan kerja dengan 93,1 persen lulusan sekolah menengah atas (SMA) ke bawah.
Dengan status pendidikas itu menyebabkan angkatan kerja Indonesia sebagian besar di sektor informal.

Menurut Rusman, persoalan kependudukan di atas menjadi isu kependudukan yang kompleks dan multidimensi. Oleh sebab itu permasalahan penduduk harus dianalisis atau dikaji oleh lembaga
dengan berbagai disiplin ilmu dan perspektif, ujarnya.

Menyoal workshop perumusan isu tentang dampak pengendalian penduduk yang digelar Perwakilan BKKBN Bengkulu pada pekan kedua Maret belum lama ini. Rusman mengatakan, pihaknya melibatkan dan menggandeng beberapa lembaga mitrakerja, Lembaga Peneliti dan Pengembanagn Masyarakat (LPPM) beberapa Perguruan Tinggi, Koalisi Kependudukan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB kabupaten/kota, demikian Rusman.(rs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *