Kelahiran Memengaruhi Peningkatan APM dan SDM

Bengkulu, IPKB РKendati lembaga pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN) telah mengemban amanat untuk melaksanakan program pembangunan kependudukan dan ketahanan keluarga sejak sebelas tahun lalu. Namun masih memerlukan kerja keras sosialisasi dan advokasi pengetahuan tentang program tersebut baik internal maupun eksternal. Karena masyarakat luas belum menggeser pola pikir terhadap program KB itu masih pada pelaksanaan pesangan kontrasepsi, dan pengaturan kehamilan bagi kelompok masyarakat miskin.

Tidak jarang mendengar pendangan bahwa ” anak lebih dari dua itu boleh bagi kalangan orang mampu ” alasanya selagi mampu menyekolahkannya. Dengan pernyataan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjuangan program keluarga berencana atau family flanning belum usai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Beban lembaga pemerintah non kementerian itu mengemban tanggungjawab yang kian berat. Selain dalam pelaksanaan program pembangunan kependudukan dan ketahanan keluarga, BKKBN memerlukan kerja keras dalam membangun pola pikir publik internal dan eksternal. Bahwa program yang diembannya itu tidak memandang kuantil kekayaan. Sebab program tersebut tidak hanyak berdampak pada aspek ekonomi. Lebih luas lagi KB dengan UU 52/2009 memengaruhi, tingkat kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Ketua Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Dr. Heri Sunaryanto, M.A., Ph.D ketika menyampaikan materi pada workshop perumusan isu tentang dampak pengendalian penduduk tingkat Provinsi Bengkulu pekan ke-dua Maret belum lama ini menyebutkan, turunnya angka kelahiran memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek seperti perubahan struktur penduduk. Jangka panjang hilangnya tenaga kerja produktif dan meningkatnya Lansia (Ageing).

Ketua Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Daerah Prov. Bengkulu Dr. Heri Sunaryanto

Menurunya angka kelahiran, kata Heri, dapat memengaruhi peningkatan angka partisipasi murni dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Penurunan total fertility rate (TFR) jumlah rata-rata anak per keluarga berdampak pada kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar anak pada aspek pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kedua aspek pada pendidikan dan kesehatan anak akan meningkatkan peluang untuk memasuki lapangan kerja pada usia produktif.

Selain itu, dengan menekan fertility juga dapat menurunkan persentase umur ketergantungan usia 0-14 tahun serta dapat meningkatkan biaya pembangunan. Akibat penurunan Kelahiran, persentase penduduk usia 0-14 th menurun dari 28,6 persen (2010) menjadi 21,5 persen pada 2035 (Bappenas).Dengan demikian dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pendidikan dapat dialihkan untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM dan penurunan kemiskinan, ujar Heri.

Sedangkan proyeksi Lansia Rentan di provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2020 adalah 4,6 persen. Pada tahun 2015 ada sekitar 27,132 lansia yang bermaslah di provinsi Bengkulu.
Menurut hasil proyeksi Bappenas (2013), trend proporsi penduduk Lansia (65+) meningkat terus dalam kurun waktu 2010-2030, sebut Heri.

Bahkan penurunan jumlah anak, disamping meningkatkan pendidikan dan kesehatan anak juga akan meningkatkan kualitas kesehatan ibu. Biaya (cost) yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan anak dapat ditransfer atau dialihkan untuk peningkatan kesehatan ibu dan pada gilirannya akan menurunkan kematian bayi dan ibu. (rs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *