Lima Masalah Besar Bidang Pembangunan Manusia Di Bengkulu

Bengkulu, IPKB – Kendati pemerintah Provinsi Bengkulu terus menggalakkan program pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun masih terdapat tantangan dalam memerangi persoalan yang menghambat pembangunan manusia di daerah itu.

Pasalnya, masih terdapat lima masalah besar yang menghambat pemerintah daerah itu dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan. Lima masalah tersebut yaitu menekan angka kemiskinan, gini ratio atau ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, masih tingginya desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Dan masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan strategis, dan bahkan masih rendahnya konektivitas dari dan menuju Provinsi Bengkulu.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Bengkulu Dr. Ir. Hisbah Varina, M.Si saat menyampaikan materi pada workshop perumusan isu tentang dampak pengendalian penduduk di Bengkulu, minggu ke-dua Maret baru ini.

Dimana, angka kemiskinan di Bengkulu tercatat pada September 2019 sebesar 14,91 persen, gini ratio masih 0,329 persen, serta sebesar 69,57 persen desa di Bengkulu termasuk kategori desa
tertinggal dan sangat tertinggal. Yakni terdapat 766 Desa Tertinggal, 167 Desa Sangat Tertinggal dari total 1.341 desa) – Kep Dirjen PPMD Kemen Desa,PDT,Trans No. 30/2016, ujarnya.

Permasalahan lainnya dalam pembangunan di daerah itu kata Hisbah yakni, masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis, serta masih rendahnya konektivitas dari dan
menuju Provinsi Bengkulu.

Masih dikatakan Hisbah, permasalahan kependudukanpun menjadi faktor utama hambat pembangunan bidang lainnya. ” Permasalahan kependudukan dengan kualitas, kuantitas dan pesebaranyang masih memerlukan perhatian dan aksi semua pihak untuk dapat mengatasi hal itu. ” Kualitas penduduk masih tergolong rendah, diketahui dengan posisi indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia ranking 108 dari 188 negara. Dan Bengkulu 71,21 persen (2019), angka tersebut mengalami peningkatan dari 2018. Pada 2018 Bengkulu dan masuk IPM kategori tinggi dan pada tahun 2017 di kategori IPM sedang.

Masalah kependudukan berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, masalah pemenuhan kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja. Menyebabkan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan, memicu berbagai konflik sosial seperti tingkat kriminalitas, human traficking, katanya.

Dalam mengatasi persoalan kependudukan, Hisbah menyebutkaN bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya menurunkan pengangguran di daerah itu. “Penduduk usia kerja di Bengkulu mencapai 1,4 juta jiwa dengan angkatan kerja sebanyak 1,015 juta jiwa, dan jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja sebanyak 437.344 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja sebanyak 1,015 juta jiwa itu terdapat penduduk bekerja sebanyak 981.095, dan pengangguran sebanyak 34.439 jiwa.

Mengatasi pengaguran, pemerintah melalkukan normal (EQUAL) dengan memberikan kesempatan kerja 1,83 persen atau sebanyak 17.632 orang. Dan jumlah angkatan kerja yang terserap di dunia kerja sebanyak pertumbuhan angkatan kerja sebesar 1,70 persen atau 17.010 orang per tahun, ujarnya. (rs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *