Kader BKL Dibekali Pedoman Perawatan Lansia

Kepala Pwk BKKBN Prov. Bengkulu Ir. Rusman Efendi, MM saat membuka pertemuan Orientasi PJP, Sabtu, 17/10

Bengkulu, IPKB – Kelompok kader bina keluarga lansia di Provinsi Bengkulu dibekali pedoman perawatan jangka panjang berbasis keluarga. Yang diperuntukkan bagi anggota kelompok kegiatan BKL yang memiliki orangtua lanjut usia, dan yang membutuhkan perawatan jangka panjang.

Pembekalan pedoman perawatan tersebut melalui pertemuan orientasi PJP lansia sebagai salah satu bentuk pembekalan bagi kader dalam upaya meningkatkan pengelolaan kelompok BKL dan peningkatan keterampilannya dalam mempersiapkan lansia tangguhh, aktif, mandiri dan produktif.

” Kita gelar pembekalan pedoman PJP itu diharapkan dapat meningkatkan wawasan, keterampilan para kader dalam penerapan dimensi-dimensi lansia tangguh,” kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu saat membuka orientasi pendampingan perawatan jangka panjang (PJP) bagi lansia di ruang belajar Balai Pelatihan dan Pengembangan (Balatbang) BKKBN, Sabtu,17/10.

Kepala Pwk BKKBN Prov. Bengkulu Ir. Rusman Efendi, MM

Disebutkan Rusman, pengertian lansia yang berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2008, adalah seseorang yang telah berusia 60 ke-atas. Dimana perkembangan kelompok lansia terus meningkat setiap tahunnya yang karena kian membaiknya pembangunan bidang kesehatan di tanah air yang telah meningkatkan usia harapa hidup masyarakat di Indonesia, ujarnya.

” Indonesia termasuk lima besar negara dengan jumlah penduduk lansia terbanyak di dunia yang mencapai 18,1 juta jiwa, atau sebesar 7,6 persen dari jumlah penduduk (SP-2010). Dan dari data survey penduduk antar sensus (SUPAS-2015) angka itu terus meningkat hingga menjadi 21,6 juta jiwa atau mencapai 8,5 persen dari jumlah penduduk. Dan bahkan diperkirakan jumlah lansia itu akan terus meningkat menjadi 29,1 juta jiwa pada 2020, dan 36 juta jiwa pada 2025 “.

Ditambahkannya, dengan semakin meningkatnya usia, maka akan semakin banyak permasalahan kesehatan yang akan dialami. Karena, adanya penurunan kapasitas fungsional dan semakin tingginya risiko untuk terkena berbagai penyakit.

Menghadapi hal tersebut maka BKKBN melalui UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang terdapat dalam pasal 47 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Secara spesifik, dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan keluarga dalam pasal 48 ayat (1C) ” melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan dengan cara peningkatan keluatas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga, ujarnya.

Pejabat Analis Kebijakan Ahli Muda Koordinator Sub Bidang Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia BKKBN Provinsi Bengkulu Sudirwan, SE dalam laporannya menyebutkan, pertemuan orientasi perawatan PJP lansia itu melibatkan kelompok kader BKL sebanyak 30 orang dari sejumlah daerah kabupaten/kota.

Tujuan orientasi pembekalan PJP bagi kader BKL itu agar dapat meningkatnya wawasan dan keterampilan kader dalam penerapan pendampingan, serta dapat mempersiapkan keluarga dan lansia yang mandiri, produktif.
Dijelaskan Sudirwan, BKL adalah wadah kelompok masyarakat yang terdiri dari keluarga lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan , sikap dan perilaku serta keterampilan keluarga dan lansuia untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Sehingga dengan orientasi PJP bagi lansia dapat meningkatkan kualitas kelompok lansia yang tidak bergantung kepada orang sekelilingnya. Dan mampu menjadi lansia yang mandiri, pungkas Sudirwan. (rs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *