Rakorda Bangga Kencana 2021 Bahas Stunting

Bengkulu, IPKB – Rapat Koordinasi Daerah ( Rakorda ) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ( Bangga Kencana ) 2021 tahun ini membahas stunting yang menjadi garapan program ketahanan keluarga.

” Rakorda Bangga Kencana tahun ini selain membahas bangga kencana secara umum yakni, penurunan kelahiran, kesertaan KB, pasangan usia subur ( PUS ) tidak terlayani ( unmet need ) juga membahas stunting yang bagian dari salah satu program ketahanan keluarga, ” kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi., MM di Bengkulu, Kamis, 25/3.

Kepala Pwk BKKBN Bengkulu, Ir. Rusman Efendi, MM

Pembahasan stunting itu mengingat BKKBN dimandatkan oleh pemerintah pusat sebagai leading sektor percepatan penurunan prevalensi stunting di tanah air. Meskipun stunting menjadi pokok bahasan rakerda yang diikuti sejumlah mitra kerja itu, namun tidak menjadikan program utama menjadi kendor.

” Seperti program KB, tetap fokus pada peningkatan kesertaan masyarakat ber-KB, menekan angka kelahiran, menekan PUS yang tidak terlayani. Sehingga sasaran program KB dapat tercapai dengan rendahnya laju pertumbuhan penduduk ( LPP ), semua itu upaya mencapai keluarga yang berketahanan “.

Rusman mengatakan, pelaksanaan stunting dalam program Bangga Kencana telah berjalan melalui program prioritas nasional ( Pro-PN). Yang didalamnya terdapat KIE 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan dan penanggulangan stunting masuk dalam kegiatan utama pemerintah.

Pemerintah daerah setempat melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dalam Pro-PN mengoptimalkan pengasuhan pada masa 1000 HPK di Kelompok bina keluarga balita ( BKB ), sehingga dengan demikian mampu mencegah kasus stunting di Bengkulu.

Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk ( Dalduk ) BKKBN menambahkan, pada 2021 garapan stunting di Bengkulu masih fokus di empat wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Kaur, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara. Hal itu telah ditetapkan berdasarkan salinan keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020, Tentang Penetapan Perluasan kabupaten/ kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2021.

Ia mengatakan, peran BKKBN dalam penurunan prevalensi stunting melalui intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasiantar lembaga pemerintah pusat maupun daerah, ujar Agus. ( rs )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *