Depan > Index Berita > KOALISI KEPENDUDUKAN REKOMENDASIKAN RUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
KOALISI KEPENDUDUKAN REKOMENDASIKAN RUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
Jumat, 21 Juni 2013

4.jpg

                   Widati
 
BENGKULU, IPKB-Seminar Kependudukan Dunia 2013 di Provinsi Bengkulu hasilkan rekomendasi rumusan kebijakan publik dalam mengatasi persoalan nikah dini.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Widati menyampaikan, seminar kependudukan bersama ratusan anggota mitra kerja dari sejumlah instusi telah menghasilkan tujuh poin rekomendasi untuk dapat menjadi rumusan dalam penyusunan kebijakan publik langkah mewujudkan pembangunan kependudukan di daerah itu.
"Setelah melalui arahan Gubernur Bengkulu dan sejumlah materi seminar maka merekomendasikan rumusan kebijakan publik," kata Widati kepada wartawan di kantornya belum lama ini.
Ia menjelaskan, rekomendasi hasil seminar yakni, perlu diajukan revisi UU Perkawinan tahun 1974 untuk menekan tingginya pernikahan dini didukung  kajian akademis. Perlu   diintensifkan kegiatan PIK Remaja dan PIK Mahasiswa  dan Pembekalan Kuliah Kerja Nyata , untuk melakukan konsolidasi dengan teman sebaya dalam menekan pernikahan dini. Perlu disusun program dalam rangka  Hari Keluarga, Hari Anak Nasional, Hari Kependudukan dll. Perlu dilakukan  Advokasi pentingnya pembangunan kependudukan untuk mengendalikan kuantitas dan meningkatkan  kualitas penduduk .
Perlu dilakukan Kajian Analisis Dampak Kependudukan terhadap Kesehatan dan Daya Dukung Lingkungan, Dampak Kependudukan terhadap Kesehatan Ibu dan Anak, pendidikan  dan ekonomi keluarga.
Selain itu merekomendasikan pula agar diperlu implementasi  konsep keluarga bertanggung jawab, bagaimana cara membangun keluarga bertanggung jawab dari sisi Ekonomi, Kesehatan Reproduksi dan Kesejahteraan Social, perlu sinergi dengan Koalisi Kependudukan, BKKBN dan PKBI.  Membangun kemitraan agar anak yang dimiliki berpendidikan, sehat dan sejahtera. Dan perlu peningkatan penggarapan pemuda dan remaja melalui Generasi Berencana (GenRe) dalam Pendewasaan Usia Perkawinan dan Penurunan fertilitas usia muda (15-19 tahun) mulai dari usia SLTP serta mengintegrasikan pesan Anti Rokok.
Menurut Widati, rumusan kebijakan publik hasil seminar tersebut untuk mengatasi masalah pernikahan dini. Hal tersebut perlu perubahan pola pikir (mindset) untuk pemantapan pelembagaan “Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera” dan “Dua Anak Cukup” bagi masyarakat.
Nikah  dini adalah pernikahan pada usia dibawah 19 tahun pada  tahun 2011 ada 16 juta orang menikah dini, dampaknya  masa reproduksi sangat panjang, meningkatnya angka kematian Ibu dan anak, meningkatnya kasus KDRT. Persoalan ini merupakan masalah nasional bukan hanya di Bengkulu. (fen)