Depan > Index Berita > 2018 DAK KB Digelontorkan 41 Miliar Rupiah Lebih
2018 DAK KB Digelontorkan 41 Miliar Rupiah Lebih
Senin, 15 Januari 2018

Bengkulu, IPKB - Upaya memperkuat pembangunan kependudukan di Bengkulu. Pemerintah pusat mendukung pelaksanaan program KB di daerah itu dengan menggelontorkan dana alokasi khusus (DAK) sub bidang KB yang nilainya meningkat pantastis.
 
Pada 2018 DAK subbidang KB di Bengkulu dikucurkan senilai Rp.41,4 miliar lebih. Angka tersebut mengalami peningkatan pantastis dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp.16,5 miliar.
 
"Tahun ini Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang KB di Bengkulu meningkat sebesar Rp.25 miliar lebih dari tahun lalu yang sebesar Rp.16,5 miliar."
 
Demikian itu disampaikan Sekretaris Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Iskandar kepada wartawan di kantornya belum lama ini.
 
Ia mengatakan, anggaran yang dikucurkan subbidang KB tersebut terdapat kegiatan fisik dan non fisik, kata Iskandar.
 
Dijelaskannya, kegiatan fisik pada DAK tahun ini senilai Rp.7,7 miliar dan non fisik sebesar Rp.33,6 miliar.
 
Kucuran anggaran DAK 2018 sebesar Rp.41 miliar itu terdapat untuk mendukung kegiatan KB di Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp.3,513 miliar. Bengkulu Utara Rp.6.558 miliar, Kabupaten Rejanglebong Rp.4,362 miliar dan sebesar Rp.2,961 miliar untuk kebiatan subbidang KB di Kota Bengkulu, ujar Iskandar.
 
Sementara dukungan DAK KB 2018 di beberapa daerah kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu juga mengalami peningkatan dari tahun lalu. Seperti Kaupaten Kaur, tahun ini mendapat DAK sebesar Rp.4,702 miliar, Seluma Rp.4,821 miliar, Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.4,135 miliar.
 
Sedangkan untuk tiga kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Lebong mendapat kucuran DAK KB 2018 sebesar Rp.3,946 miliar, Kepahiang Rp.2,303 miliar dan Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dukungan DAK KB tahun ini sebesar Rp.3,373 miliar, rincinya.
 
Menurut Sekretaris Utama BKKBN Iskandar bahwa, pelaksanaan program-program tersebut dapat berjalan dengan baik berkat adanya kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. (rs)