Artikel: Otonomi Daerah Perlu Pengawasan dan Evaluasi

Judul: Otonomi Daerah Perlu Pengawasan dan Evaluasi
Isi: Oleh Idris Chalik
Setelah perjalan panjang pelaksanaan otonomi daerah banyak muncul pertanyaan terhadap kebijakan pada era reformasi itu “ Apakah pelaksanaan OTDA sudah berjalan pada konsep dasar, hal itu sebaiknya kita pertanyakan kepada konseptor Otda di Tanah Air Bpk. Riyas Rasyid untuk menjawab dan meluruskan agar tidak berdampak buruk terhadap negeri NKRI dan penghuninya. Karena selama penerapannya sejak 2000 lalu pelaksanaan roda pemerintah di daerah dirasakan tidak menyentuh tujuan reformasi dan konsep OTDA itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat hingga di tingkat daerah, namun sebaliknya harapan tersebut belum menunjukkan perbaikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu masih terdapat beberapa pertanyaan lagi yang ditujukan terhadap pemerintah tentang otonomi itu “siapa mengawasi, adakah evaluasi serta apa hasil dan kesimpulannya..?
Otonomi telah melahirkan raja kecil,  pemimpin daerah seperti gubernur, walikota/bupati laksana “raja kecil” yang menentukan keninginannya di kerajaan itu tindakan dan kebijakannya yang dinilai tidak atau kurang  menyentuh hak-hak dasar masyarakat. Yang lebih menakutkan lagi untuk generasi masa datang karena pembangunan yang diarahkan saat ini selalu kepada pembangunan fisik dari pada pembangunan moral dan pendidikan, apalagi upaya meningkatkan ekonomi rakyat. Ironisnya terdapat pemimpin era ini mengklaim keberhasilannya mengukur dengan tumbuhnya rumah toko (ruko ) yang dibangun masyarakat untuk bertahan hidup. Sementara indikator lain atas keberhasilan kepemimpinannya tidak menjadi ukuran, sebagai tolak ukur, seperti berkurangnya kemiskinan, meningkatnya standar pendidikan masyarakat di daerah itu serta tersedianya lapangan kerja sebagai salah satu upaya mengurangi angka pengangguran dan tindak kriminal.
Kondisi itu dirasakan jauh berbeda dengan era orde baru yang masih menganut sentralistik, memang konsep sentralisasi itu tidak semua mesti dipakai dalam menjalankan roda pemerintahan pada era ini namun pelaksanaan terhadap program nasional yang menjadi hak dasar masyarakat masih perlu menganut sentralisasi, hal-hal yang mesti dipikarkan lagi oleh komponen bangsa untuk menarik kembali kekuasaan otonomi daerah seperti yang masih berlaku saat ini Pertahanan, Keuangan, Agama.  Bahkan setelah di undangkannya  UU No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa dalam mewujudkan penduduk sebagai modal dasar serta faktor dominan pembangunan yang harus menjadi titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.
Undang-Undang tersebut mengisyaratkan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) dipandang perlu kembali kepada system sentralisasi karena dalam pelaksanaannya pada era otonomi daerah telah mengalami kemunduran sebab pemimpin daerah yaitu kepala daerah provinsi hingga kabupaten/kota kurang melirik program tersebut, tidak sedikit kepala daerah kurang sama sekali mendukung pelaksanaannya dengan menyediakan anggaran biaya operasional KB melalui APBD, jika ditemukannya perhatian itu hanya alakadar dan bahkan terdapat suatu daerah yang belum menyisihkan anggaran pengadaan obat dan alat kontrasepsi, selama ini masih menunggu bantuan dari pemerintah provinsi melalui dana APBN.      
Melihat kondisi itu terbersit pandangan secara emosional Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) ada baiknya kembalikan kepada pemerintah pusat dengan menganut system sentralisasi jika program nasional tersebut masih dibawah pemerintahan otonomi maka kesejahteraan masyarakat sulit dicapai bahkan lebih ektrem lagi dapat menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat dimasa datang.
Wawasan otonomi daerah kian merebak sehingga mampu membalik paradigma Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak tunduk lagi kepada pemerintah pusat. Negara kesatuan yang dibawah panji garuda pancasila itu hanya sebagai wadah untuk mensejahterakan masyarakat dengan kemajuan daerah melalui pemerataan pembangunan sesuai kemampuan daerah itu  tanpa mengabaikan bingkai persatuan dan kesatuan Indonesia.
Oleh karena itu pengertian otonomi daerah atau desentralisasi menjadi pengetahuan umum bahwa otonomi itu penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah untuk mengurus daerah itu sendiri berdasarkan aspirasi dari rakyat dalam kerangka NKRI. Desentralisasi istilah organisasi yang difenisikan secara sederhana sebagai penyerahan kewenangan. Namun berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi itu akhir ini dikaitkan dengan sistem pemerintahan sehingga menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.
Desetralisasi dapat juga diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber-sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Latar belakang yang mendasar dalam desentralisasi itu keinginan untuk memindahkan peengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan masyarakat  sehingga dapat merasakan langsung pengaruh program yang dibangun oleh pemerintah.
Tentunya hal itu dapat meningkatkan relevansi pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal dan tetap mengacu pada sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah dari bidang sosial dan ekonomi. Dengan demikian pengertian desentralisasi adal peningkatan pelayanan birokrasi kepada masyarakat secara lebih dekat lagi serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia di daerah itu.
Dengan pengertian desentralisasi itu dapat diartikan dan diimplementasikan secara utuh dan benar maka dapat memberikan dampak yang baik terhadap pemerintahan dan masyarakat dan itu merupakan system yang baik untuk diterapkan di Indonesia karena negeri ini terdiri dari kepulauan sehingga pelayanan sering terhambat dengan adanya desentralisasi dapat meningkatkan pelayanan publik.
Namun dalam pelaksanaan otonomi daerah justru menjadikan masyarakat sering terusik dalam pemerintahan otonomi itu karena merasa kurangnya keadilan, bahkan peningkatan ekonmi secara merata tidak ditemukannya sesuai konsep otonomi yang menerapkan sistem desntralisasi.###   

JudulInggris:
IsiInggris:
Kategori: BkkbN
TanggalArtikel: 4/26/2011

Created at 5/22/2012 5:32 PM by BKKBN\spAdmin
Last modified at 5/22/2012 5:32 PM by BKKBN\spAdmin

Go back to list
Home(BKKBN | Bengkulu)