65 Persen Kepala Keluarga Di Bengkulu Berpendidikan SMP
Bengkulu, IPKB – Woow ada apa potret kependudukan di Bengkulu dengan pendidikannya. Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil pendataan
keluarga (PK) 2015 yang telah melalui pemutahiran data basis keluarga Indonesia (PBDKI) 2019 mencatat sebanyak 1.758.119 jiwa terdapat 901.716 laki-laki dan
sebanyak 856.403 jiwa perempuan. Dan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 471.421 jiwa.
Dari jumlah kepala keluarga sebanyak itu mencapai 65 persen dengan pendidikan yang relatif rendah yakni dibawah sekolah menengah pertama (SMP) atau sebanyak
305.938 KK dengan berbagai jenjang pendidikan. Tercatat sebanyak 52.541 KK tidak tamat sekolah dasar (SD) atau sebesar 11,18 persen dan masih sekolah SD sebanyak
1.764 jiwa atau 0,38 persen.
Sedangkan KK yang tamat SD sebanyak 154.376 orang atau sebesar 32,86 persen dan masih sekolah SMP mencapai 4.269 atau 0,91 persen serta kk yang hanya tamat SMP
mencapai 92.988 jiwa atau sebesar 19,79 persen.
Dengan kondisi tersebut memengaruhi kualitas angkatan kerja di daerah itu, dan tidak aneh jika angkatan kerja banyak terserap di sektor informal, kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Drs. Agus Supardi kepada wartawan di kantornya belum lama ini.
Agus mengatakan, bahkan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 penduduk Bengkulu dengan umur muda 15-19 tahun yang bekerja sektor informal mencapai 44.878 orang, kelompok umur 20-24 tahun 95.916 orang, dan untuk kelompok umur 25-29 tahun yang bekerja pada sektor tersebut sebanyak 126.166 orang.
Hal demkian itu bagian dari penyebab kemiskinan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Sebab, kata Agus, pendapatan akan menyesuaikan dengan jenjang pendidikan dan pekerjaan.
Menurut Agus Supardi, angkatan kerja dengan jenjang pendidikan diatas lebih rentan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), apalagi masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di Bengkulu tenaga kerja yang terdapampak Covid-19 mencapai 796 orang dan sebanyak 1.201 pekerja yang dirumahkan, sehingga hal itu cukup mempengaruhi ekonomi keluarga dan masyarakat umumnya.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam hal tersebut dapat mengintervensinya melalui pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) dengan pembinaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan tidak kalah penting intervensi melalui penerapan fungsi-fungsi keluarga. (rs)