Bengkulu Gelar Bhaksos KB – MKJP Dana BO-KB
Bengkulu, IPKB – Pemerintahan di Provinsi Bengkulu melalui Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Provinsi Bengkulu menggelar bhakti sosial ( Bhaksos ) pelayanan KB – metode kontrasepsi jangka panjang ( MKJP ) dengan menggunakan dana biaya operasional – keluarga berencana ( BO-KB ) tahun anggaran 2021.
Pelayanan KB MKJP resmi digelar di tiga kabupaten yakni Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Tengah pada 4/2, dan Kabupaten Kepahiang berlangsung bhaksos MKJP tersebut pada 9/2.
Pelayanan MKJP untuk mempercepat penggunaan dana BO-KB di daerah lebih awal agar penggunaannya dapat secara efektif, efisien serta tepat manfaat bagi masyarakat dan berguna terhadap pembangunan kependudukan.
” Kita ingin menggugah atau mendorong pemerintah daerah agar pencairan dana BO-KB lebih awal tahun agar pelaksanaan prorgam dapat lebih optimal,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi., MM kepada wartawan di kantornya belum lama ini.
Selain itu, pelayanan MKJP melalui dana penggerakan BO-KB tersebut juga agar meningkatkan kesertaan KB jangka panjang, seperti intera uterine device (IUD), implant, medis operatif wanita ( MOW ) dan medis operatif pria ( MOP ). Dengan tumbuhnya kesertaan KB metode tersebut dapat menekan putus pakai atau droup out KB. Dan akan meningkatkan kualitas prorgam KB khususnya serta kualitas program pembangunan kependudukan umumnya, sambung Rusman.
Secara terpisah, Sekretaris BKKBN Nesianto, SE., MM menyebutkan dana BO-KB non fisik pada 2021 sebesar Rp.29,4 miliar yang terdapat di sejumlah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Di Kabupaten Kaur terdapat sebesar Rp.3,797 miliar, Kabupaten Seluma Rp.3.070 miliar, Bengkulu Tengah Rp.2.468 miliar, Kota Bengkulu sebesar Rp.1.847 miliar, Kabupaten Lebong Rp.2.405 miliar, Bengkulu Utara mencapai Rp.4.595 miliar.
Selain itu, di Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai Rp.3.138 miliar, Rejang Lebong Rp.3.110 miliar, Kabupaten Mukomuko Rp.3.070, dan sebesar Rp.1.906 miliar dialokasikan di Kabupaten Kepahiang, jelas Nesianto. (rs)