Bengkulu Layani Peserta KB Baru Sebesar 41 Persen
Bengkulu, IPKB – Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melayani masyarakat atau pasangan usia subur ( PUS ) menjadi peserta baru KB mencapai 41 persen, akseptor sebanyak itu tersebar di sejumlah daerah kabupaten/kota di daerah itu.
Hingga triwulan ke-tiga tahun ini ( September 2021 ) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Provinsi Bengkulu mencatat capaian peserta KB baru sebanyak 21.297 akseptor atau sebesar 41 persen dari sasaran perkiraan permintaan masyarakat ( PPM ) 52.251 peserta.
” Hingga Sept – 2021 terdapat sebanyak 21 ribu lebih PUS menjadi peseta KB baru, akseptor sebanyak itu menggunakan sejumlah jenis kontrasepsi modern, seperti intera uterine device ( IUD ) medis operatif wanita ( MOW ), medis operatif pria ( MOP ) kondom, implant, suntik dan pil,” kata Koordinator Bidang Advokasi dan Penggerakan Informasi ( ADPIN ) Perwakilan BKKBN Bengkulu Drs. Zainin kepada pewarta di kantornya, Jumat, 15/10.
Dikatakan Zainin, pada pelayanan peserta baru sebanyak itu terdapat daerah yang mengungguli dengan capaian tertinggi adalah Kabupaten Kaur dengan meraih sebesar 81,31 persen. Kemudian diiringi Kabupaten Kepahiang sebagai peringkat ke-dua dengan perolehan sebesar 73,32 persen. Sedangkan posisi peringkat ke-tiga diraih Kabupaten Lebong dengan capaian 66,40 persen. Sementara itu, daerah yang paling rendah capaiannya yaitu Kabupaten Rejang Lebong dengan capaian 22,27 persen, rincinya.
Masih Zainin, melihat dari capaian peserta baru tersebut masih dominan menggunakan kontrasepsi jangka pendek seperti, pil sebanyak 3.846 peserta, suntik 11.487 akseptor, dan kondom yang mencapai 1.106 peserta. Sedangkan, kontrasepsi jangka panjang masih terbilang minim seperti IUD 809 peserta, MOW 222, MOP 29, dan implant sebanyak 3.798 peserta.
Kondisi demikian itu dapat mengakibatkan kegagalan KB dengan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk meningkatkan kualitas program KB, perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat terhadap pentingnya KB terhadap kesehatan ibu dan bayi dengan menganjurkan untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang.
Pemakaian MKJP memiliki banyak keuntungan, baik dilihat dari bidang program, maupun dari PUS. Disamping mempercepat penurunan TFR, pengguna kontrasepsi MKJP juga lebih efisien karena dapat dipakai dalam waktu yang lama serta lebih aman dan efektif.
Pemerintah mensosialisasikan dan memberikan layanan kontrasepsi sebagai salah satu langkah untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang berkaitan dengan dampak negatif bonus demografi , seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan kerja, pengangguran, efek sosial yang buruk, hilangnya momentum untuk mengumpulkan tabungan, sehingga pada akhirnya menyebabkan kemiskinan jika pengendalian ini tidak dilakukan akan banyak dampak yang ditimbulkan, salah satunya dibidang kesehatan ibu dan anak.
Semakin banyak yang menggunakan MKJP, penurunan angka kelahiran semakin dapat diharapkan. Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya keikutsertaan MKJP , salah satunya adalah sarana dan prasarana serta metode komunikas, informasi dan edukasi (KIE) program KB.
Untuk dapat diterimanya informasi KB yang baik dan efektif itu perlu meningkatkan tekhnik edukasi kekinian yang dapat menginringi perkembangan teknologi, demikian Zainin. ( rs )