BKKBN Advokasi Pemerintah Daerah Kaur

Bengkulu, IPKB – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Provinsi Bengkulu segerah turun ke daerah dalam rangka mengadvokasi kepala daerah. Pekan ini dijadwalkan mengadvokasi pemerintah daerah Kabupaten Kaur, Bengkulu.

Diprioritaskannya daerah tersebut mengingat pejabat Bupati H.Lismidianto, SH., MH, dan Wakil Bupati Herlian Muchrim,ST baru saja di lantik oleh Gubernur Bengkulu Dr. Rohidin Mersyah pada 21 Mei 2021 lalu. Advokasi akan dilakukan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi., MM, Koordinator Bidang Advokasi dan Penggrakan Informasi ( ADPIN ) Drs. Zainin. Dalam kunjungan kerja di daerah itu akan didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ( DPPKBPP&PA ) Kabupaten Kaur.

” Dijadwalkan kunjungan advokasi program bangga kencana kepada pemerintah daerah Kabupaten Kaur pada awal pekan ini pada 8-9 Juni 2021, yang direncanakan bertemu langsung Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan umum serentak pada 9 Desember 2020, kata Sub Koordinator Bidang umum & Humas BKKBN Bengkulu Penardi, S.Sos kepada wartawan di Bengkulu baru ini.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi., MM membenarkan adanya jadwal kunjungan kerja advokasi kepada beberapa kepala daerah kabupaten. Dalam waktu dekat ini akan segera bertolak ke Kabupaten Kaur, Bengkulu, ujar Rusman.

Kunjungan kerja perdana kepada Bupati Kaur H.Lismidianto, SH., MH dalam rangka advokasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana ( Bangga Kencana ) secara umum agar mendapat dukungan penuh baik dalam menentukan kebijakan maupun dukungan anggaran.

Sehingga keberadaan program bangga kencana di Bumi Sehasan Seijean itu dapat memberikan kontribusi dalam percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia ( SDM ), harap Rusman.

Dikatakannya, kunjungan kerja di beberapa daerah itu, membawa beberapa agenda penting tentang pembangunan kependudukan. Seperti membahas stunting, penguatan pendataan keluarga, serta kondisi lapangan yang membutuhkan tenaga penyuluh KB yang bersumber dari dukungan daerah.

Pentingnya pembahasan stunting kata Rusman, mengingat Provinsi Bengkulu menempati angka stunting yang cukup tinggi mencapai 27,98 persen. Jika kasus stunting kurang diperhatikan maka akan menjadi hambatan pembangunan kualitas SDM. ” Secara nasional stunting ditetapkan sebagai program prioritas nasional ( Pro-PN ) ” .

” Stunting ditargetkan pada 2024 turun menjadi 14 persen ( nasional ). Dan posisi saat ini masih tinggi dengan angka 27 persen lebih. “Hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 27,67 persen,” sebut Rusman.

Kasus stunting di Benglulu yang mencapai angka 27,98 persen itu diantaranya terdapat Kabupaten Kaur sebesar 34, 26 persen (Riskedas 2018 ). Untuk menekan peristiwa anak yang gagal tumbuh kembang, BKKBN melalui amanat UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang diperjelas dalam pasal 48 ” Ketahanan Keluarga ” menggunakan peran pendekatan sensitif kepada masyarakat. pungkas Rusman. ( rs )