BKKBN Evaluasi Pendataan Keluarga 2021 ( PK 21 )
Bengkulu, IPKB – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Provinsi Bengkulu sejak dua pekan lalu turun ke daerah kabupaten/kota dalam rangka meninjau hasil pendataan keluarga ( PK ) 2021. Turunnya secara maraton di beberapa daerah itu untuk memonitoring dan evaluasi secara langsung kegiatan dan hasil PK yang telah digelar pada awal April baru ini.
PK merupakan kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan, keluarga dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah secara serentak tiap 5 tahun sekali.
Hal itu disampaikan Koordinator Bidang Advokasi dan Penggerakan Informasi ( ADPIN ) Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Drs. Zainin melalui Sub Koordinator Bidang Data & Informasi ( Datin ) Agus Feriansyah Dalimunthe, S. Kom kepada wartawan di Bengkulu usai Monev PK di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan akhir Mei belum lama ini.
” Monev telah berlangsung sejak awal Mei di sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu untuk mengetahui secara langsung kondisi di lapangan. Dengan demikian itu maka dapat memperbaiki masalah dan kendala-kendala yang dihadapi tenaga kader PK “.
Dikatakan Agus bahwa, dilaksanakankanya pendataan tersebut bertujuan untuk mengetahui data-data keluarga Indonesia. Data tersebut nantinya, dapat digunakan sebagai basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan program pembangunan lainnya. Dan PK 21, telah dilaunching secara serentak pada 01 April 2021, yang berlangsung dua bulan penuh hingga 31 Mei 2021.
Guna mencapai tujuan dari kegiatan besar itu, maka perlu ditinjau ke lapangan untuk mengetahui langsung kondisi dan hasil pendataan tersebut, dari hasil kunjungan monev tidak semua daerah mengalami hal yang serupa. Salah satunya di Kabupaten Rejang Lebong, ujar Agus.
Pada Monev di Kabupaten Rejang Lebong bersama Direktur Teknologi Informasi & Data BKKBN Dr. Mahyuzar., M.Si pada awal Mei lalu diketahui beberapa kecamatan di daerah itu telah mendapatkan hasil mencapai 90 persen. Dicapainya hasil yang maksimal itu didukung beberapa hal, SDM, lingkungan serta sarana atau jaringan internet yang memadai, ujarnya.
Di Provinsi Bengkulu PK dengan terdapat keluarga sasaran sebanyak 575.741 keluarga yang tersebar di sejumlah daerah kabupaten/kota di daerah itu. Untuk mendapatkan hasil yang benar dan akurat, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Perwakilan BKKBN setempat menurunkan sebanyak 6.761 orang kader tenaga pendata.
Dari hasil kunjungan monev PK di babarapa daerah kabupaten, masih adanya beberapa hal yang menjadi hambatan, terutama jaringan internet yang kurang mampu menerima laporan kader di daerah ( data kader tidak bisa diinput ), laporan tersebut secara langsung oleh kader ke BKKBN pusat. Namun, hal itu tidak menjadikan alasan PK tahun ini tidak membuahkan data keluarga yang benar dan baik untuk dijadikan sebagai basis data keluarga.
Dikatakan Agus, berdasarkan rekapitulasi sementara PK 21 di Provinsi Bengkulu per 26 Mei 2021 mencapai 59,49 persen atau sebanyak 342.498 keluarga sasaran. Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 65, 14 persen, Rejang Lebong 55,27 persen, Bengkulu Utara, 58,11 persen, Kabupaten Kaur sebesar 71,80 persen, Seluma 70,64 persen.
Sementara, di Kabupaten Mukomuko mencapai 68,35 persen, Kabupaten Lebong 57,18 persen, Kepahiang mencapai 49,15 persen, Bengkulu Tengah 63,88 persen, dan Kota Bengkulu sebesar 49,92 persen, rinci Agus.
” Hingga sepekan menjelang akhir jadwal PK, hasilnya telah mencapai 59, 49 persen. Dan diyakini dapat menghasilkan data yang sesuai dengan sasaran dan tujuan dari PK 21. Hasil PK diyakini dapat memberikan data bagi pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan nasional, ” demikian Agus. ( rs )