BKKBN : Pengenalan OPPA-DAKU Percepatan Penurunan Stunting
Bengkulu, IPKB – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi., MM mengatakan bahwa, dalam penanganan masalah stunting melalui peran intervensi sensitif terhadap keluarga berisiko kurang gizi. BKKBN perlu pengenalan sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk ( SIPERINDU ), selain itu berupaya mengoptimalisasi pelaksanaan dan pemantauan dana alokasi khusus ( DAK ) terpadu. Optimalisasi itu dalam penggunaan DAK pada sasaran kader KB, balai KB dan kader tim pendamping keluarga ( TPK ).
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi., MM dalam kunjungan kerjannya di kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunagn Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kaur, Bengkulu, Selasa, 25/1.
Dalam pertemuan koordinasi tersebut Kepala BKKBN Rusman Efendi Bengkulu didampingi Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk ( DALDUK ) Novrina Rizky Idnal serta beberapa pejabat sub koordinator di lingkungan BKKBN.
Kunjungan kerja itu Kepala BKKBN disambut Kepala Dinas DPPKBP3A Kabupaten Kaur Diraswan, S.Sos., M.Si, Sekretaris DPPKBP3A Ruli Hartati, SKM, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Jumawarman, dan Kepala Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Deki Sepramadi, S.Sos.
” Pengenalan SIPERINDU inovasi OPPA-DAKU bertujuan memadukan sinergitas dalam upaya percepatan penurunan stunting. Koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Kaur, Bengkulu terpaut program ketahanan keluarga melalui kampung KB, dan sistem informasi peringatan dini pengedalian penduduk ( SIPERINDU ).
Dalam rangka percepatan penurunan stunting, dengan membentuk tim penanggulangan stunting di daerah mulai dari tingkat kabupaten hingga lingkungan ( RT ). Dengan demikian akan mendorong percepatan penurunan stunting baik melalui pencegahan potensi risiko maupun peningkatan status gizi.
Rusamn mengatakan, melalui koordinasi itu dapat mempertajam pemahaman semua komponen terhadap pentingnya penanganan stunting, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang sehingga mampu bersaing baik tingkat nasional maupun internasional, ujarnya.
Ia harap, pemerintah daerah dapat membentuk tim percepatan penurunan stunting di tingkat daerah hingga desa dan lingkungan. Stunting di Kabupaten Kaur masih berada pada angka 11,3 persen ( SSGI-2021 ), kendati demikian masih perlu penanganan stunting secara bergotong royong agar dapat mencapai sasaran hingga 14 persen pada 2024 mendatang. ( rs )