BKKBN Perpanjang Masa Pendataan Keluarga 2021

Bengkulu, IPKB – Dinilai belum maksimalnya hasil pendataan keluarga tahun ini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) memperpanjang waktu pelaksanaan PK tahun 2021. Pendataan keluarga oleh BKKBN digelar setiap lima tahun sekali, dan tahun ini telah dimulai sejak 01 April – 31 Mei – 2021 yang berlangsung secara serentak di seluruh daerah di tanah air.
Di Provinsi Bengkulu PK telah dimulai terhadap sejumlah kepala daerah dan pejabat pemerintahan di Bengkulu. Hal itu sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap PK agar menghasilkan data yang dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan nasional.
Kendati telah berlangsung selama dua bulan penuh hasil pendataan yang melibatkan ribuan kader pendata dinilai belum mendapati hasil yang maksimal. Yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala di lapangan, selain faktor jaringan internet bagi petugas dengan menggunakan metode smart phone, kewaspadaan kader pada kondisi pandemi covid -19 pun menjadi penyebab penghambat PK 21.
Untuk memaksimalkan hasil PK tahun ini, BKKBN perpanjang pelaksanaanya hingga 21 Juni 2021. Diperpanjangnya masa pelaksanaan PK tersebut dituangkan dalam Surat Edaran ( SE ) Kepala BKKBN Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021. Agar dapat mengejar ketertinggal dan mengejar hasil yang maksimal untuk tersedianya data kependudukan yang akurat.
Untuk memperkuat PK 21 dan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana ( Bangga Kencana ) di Provinsi Bengkulu umumnya, BKKBN setempat segera turun ke-sejumlah daerah untuk mengadvokasi pemerintah daerah.
Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dalam menyikapi hal tersebut mengambil beberapa langkah sebagai siasat dengan segera mendapatkan data laporan dari sejumlah petugas KB ( PKB ) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana ( PLKB ) atas hasil PK 21. ” PKB diminta segera membuat laporan capaian masing-masing wilayah, selain itu untuk meningkatkan kinerja kader atau PKB, BKKBN memberikan penghargaan atau reward bagi PKB yang sukses, dan sebaliknya bagi PKB yang tidak maksimal maka akan diberikan hukuman atau punishment.
Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan hasil pk 21 hingga batas waktu 21 Juni mendatang, kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi., MM kepada wartawan usai menggelar rapat pimpinan jajaran BKKBN, Rabu, 02/5.
” Kita prioritaskan untuk mengunjungi daerah yang capai rendah seperti Kabupaten Kepahiang dan Kota Bengkulu, yang menempati posisi terendah “.
Dikatakan Rusman, berdasarkan hasil dari monitoring dan evaluasi ( Monev ) PK 21 di beberapa adaerah mensinyalir terdapat juga faktor lain yang menyebabkan hasil PK belum maksimal. Diantaranya disebabkan pemahaman yang berbeda antar petugas pendata tentang batas waktu PK 21. Dan, juga masalah wilayah jangkauan kader di desa, kader harus berulang-ualng untuk mengunjungi keluarga sasarsan, ujar Rusman.
Secara terpisah Koordinator Bidang Advokasi dan Penggerakan Informasi ( ADPIN ) Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Drs. Zainin melalui Sub Koordinator Bidang Data dan Informasi ( Datin ) Agus Feriansyah Dalimunthe, S. Kom kepada wartawan di Bengkulu belum lama ini menyampaikan, capaian PK di Provinsi Bengkulu hingga 31 Mei 2021 sebesar 73,01 persen. Mengacu pada capaian tersebut maka di perpanjang masa pelaksanaannya hingga 21 Juni 2021.
Dikatakan Agus, ” daerah yang masih rendah capaiannya yaitu Kabupatenm Kepahiang sebesar 57,95 persen, Kota Bengkulu baru mencapai 63,04 persen, dan Kabupaten Rejang Lebong menempati urutan ke tujuh dari 10 kabupaten/kota dengan capaian sebesar 66, 68 persen.
Sementara daerah yang menempati posisi tertinggi dalam capaian PK 21 yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan yang mencapai 82, 98 persen, Kabupaten Seluma sebesar 81, 65 persen, dan pada posisi ketiga tertinggi yaitu Kabupaten Mukomuko dengan capaian sebesar 79,08 persen.
Dengan adanya perpanjangan waktu PK hingga pekan ke-tiga Juni mendatang diharapkan dapat menghasilkan data yang mencapai 100 persen dan lebih penting lagi menghasilkan data yang benar-akurat sehingga dapat membantu perencanaan pembangunan nasional, demikian Agus. ( rs )