BKKBN Rambah Desa Terpencil
Bengkulu, IPKB – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, terus berupaya menekan angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari aspek kelahiran. Hal itu dilakukan melalui penggerakkan program Keluarga Berencana (KB) diwilayah perdesaan.
Penggerakan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) itu dengan memberikan pelayanan pemasangan kontrasepsi, edukasi remaja dan keluarga balita. Untuk meningkatkan kualitas program KB, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama BKKBN setempat gelar pelayanan KB di wilayah perdesaan.
Guna mendekatkan akses program KB BKKBN rambah desa terpencil guna memberikan pelayanan KB bagi masyarakat pedesaan, kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi, MM diselah peninjauan pelayanan KB di wilayah perdesaan terpencil pekan ketiga Februari baru ini.
Pelayanan KB gratis di wilayah terpencil itu berlangsung di Desa Hargo Binangun, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Desa Hargo Binangun tergolong terpencil cukup beralasan, pasalnya selain jarak tempuh mencapai puluhan kilometer dari Ibukota Kabupaten Seluma. Juga desa yang berpenduduk 1.100 jiwa itu dengan medan yang berat, kondisi jalan berbukitan, berbatuan dan tanah mencapai belasan kilometer. Kondisi tersebut menjadikan Desa Hargo Binangun terasa desa yang terisolir dan terpencil.
Pantauan warta, pelayanan KB yang berlangsung sehari itu hanya sebanyak depalan pasangan usia subu (PUS) yang mendaftar dan dilayani dengan metode kontrasepsi jangka panjang yakni dengan jenis implant.
Masih Rusman, pelayanan yang menyasar warga di desa terpencil itu selain bertujuan untuk mendekatkan akses program KB kepada masyarakat, juga secara khusus betujuan untuk menekan kelahiran yang masih terbilang tinggi di daerah itu.
Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 mencatat angka kelahiran (fertility) di Bengkulu sebesar 2,3 anak lahir tiap wanita selama masa subur. Kelahiran sebesar itu, terdapat sebesar 2,1 di wilayah perdesaan dan 2,6 terdapat di perkotaan. ” Angka fertilitas total di daerah perdesaan (2,1 anak), 22 persen lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan (2,6 anak)”.
Rusman menambahkan, pelaksanaan program pembangunan kependudukan berdasarkan UU Nomor. 52/2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan pemangunan Keluarga. Undang-undang itu juga mengamanatkan BKKBN untuk mengemban tugas dan tanggung jawab terhadap pembangunan remaja.
Melalui program ketahanan keluarga dan remaja, agar remaja tumbuh berkualitas menjadi penerus pembangunan berwawasan kependudukan, ujar Rusman.
Dalam rangka pembangunan remaja, BKKBN mengembangkan program pusat informasi konseling (PIK) baik bagi remaja pelajar maupun mahasiswa. Dengan memberikan pendidikan melalui lembaga nonformal tentang kesehatan reproduksi. Yang memberikan pengetahuan agar menjaga kesehatan reproduksi, sehingga menghindari risiko-risiko bagi remaja, yaitu nikah usia muda, seks bebas, dan penyalah gunaan narkotika, akhiri Rusman. (rs)