Bupati BS Ajak Sukseskan Pendataan Keluarga
Bengkulu, IPKB – Bupati Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Gusnan Mulyadi mengajak segenap warga di wilayah tersebut untuk mensukseskan pendataan keluarga tahun 2021 yang dilaksanakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) setiap lima tahunan.
Untuk sukseskannya diminta warga untuk memberikan data keluarga yang akurat. Sehingga bermanfaat dalam pembangunan nasional. ” Kita minta dengan sepenuhnya kepada warga masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memberikan data yang benar dan akurat ”
Dengan data yang benar maka merupakan kontribusi masyarakat dalam membantu pemerintah menyusun renacana pembangunan kedepan yang lebih baik, sebab hasil data yang akurat akan menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang terarah, ujarnya.
Demikian itu disampaikannya saat berkunjung ke Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dalam memperkuat program Pembanguan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ( Bangga Kencana ), Selasa, 23/2.
Dalam kunjungan tersebut, Gusnan diterima Kepala Perwakilan BKKBN Proviunsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi., MM yang didampingi sejumlah pejabat Koordinator Bidang di lingkungan BKKBN.
Ir.Rusman Efendi., MM ditempat yang sama menyebutkan, Pendataan Keluarga merupakan kegiatan lima tahunan BKKBN untuk mendapatkan data keluarga Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Bangga Kencana.
PK tahun ini akan berlangsung pada 1 April hingga 31 Mei – 2021, yang akan digelar secara serentak di sejumlah wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Dimana PK 2021 menyajikan data mikro keluarga, by name by address.
Data mikro kependudukan akan menyajikan informasi keluarga secara lengkap, termasuk informasi sensitif seperti data penghasilan rumah tangga, informasi jenis pekerjaan secara mendetail dapat tersaji untuk menjadi bahan menyusun perencanaan dan kebijakan dalam pembangunan.
Sehingga dalam pendataan tersebut dapat mendeteksi kondisi kependudukan, termasuk persoalan stunting program prioritas nasional ( Pro-PN ), demikian Rusman. (rs)