Bupati Lismidianto Minta Tingkatkan Produksi Pangan Lokal

Bupati Kaur Lismidianto, S.H., M.H (Foto AKIE)

Bengkulu, IPKB – Bupati Kaur, Bengkulu, H. Lismidianto SH, MH minta kepada segenap masyarakat setempat agar meningkatkan produksi pangan lokal melalui pemanfaatan lahan dan pekarangan kosong agar menghasilkan. Produksi pangan lokal itu untuk pemenuhan gizi dalam mengintervensi stunting dari sektor hulu.

“Pangan lokal seperti, sayur mayur, budidaya ikan, ayam petelur, yang dilakukan oleh masyarakat perdesaan melalui kebijakan pemerintah desa”.

Hal itu disampaikan Bupati Lismidianto saat menyampaikan sambutannya pada kampanye percepatan penurunan stunting bersama Komisi IX DPR RI di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Karang Dapo, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Jumat 5/8.

Kampanye penurunan stunting di kampung KB tersebut hadir selain Bupati Lismidianto, S.H., M.H Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati, S.IP., M.M Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi., M.M dan Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim, S.T serta beberapa kepala desa di lingkungan Kecamatan Semidang Gumay.

Selain itu kata Lismidianto, tidak kalah penting dalam penurunan stunting amat diperlukan adanya perubahan perilaku dan pola hidup sehat dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kaur, Bengkulu pada 2022 telah menetapkan sebanyak 70 desa sebagai lokasi fokus (lokus) stunting, ujar Bupati Kaur.

Lismidianto mengajak segenap jajaran pemerintahan dan masyarakat di daerah itu untuk membuat konsep kerja agar terarah dan terencana yaitu dengan konsep cara berpikir dan cara bekerja (CBCB).

Dengan bekerja dan berkonsep maka pelaksanaan program prioritas nasional itu dapat di berkontribusi dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM).”Kita akan mampu menurunkan stunting yang terdapat di desa sekalipun desa atau wilayah pelosok,” kata bupati.

Ia menyebutkan desa di Kabupaten Kaur terdapat sebanyak 192 desa dan tiga kelurahan. Pada 2022 ini sebanyak 70 desa sebagai lokasi fokus penanganan stunting, hal itu ditetapkannnya guna menyasar keluarga bersiko stunting dan diintervensi bersama tim pendamping keluarga (TPK) di Kaur.

Melalui kerja dengan konsep yang jelas dan dilakukan secara multi pihak maka stunting di Kabupaten Kaur dapat ditekan hingga pada 9,3 persen pada 2024. Dan zero stunting pada 2030 mendatang, demikian Lismidianto.

Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati dalam kesempatan yang sama imbau Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di daerah itu untuk ambil bagian dalam konvergensi penurunan stuntig. Dengan meningkatkan peran pemerintahan desa.

Peran pemerintah desa dalam konvergensi penurunan stunting yaitu, mensinkronkan perencanaan dan penganggaran, mengoptimalkan penggunaan dana desa,memastikn sasaran prioritas penerima intervensi, mengkoodinasikan pendataan secara rutin, meningkatkan kapasitas aparat desa, kader dan masyarakat serta memperkuat pemantauan dan evaluasi.

Melalui beberapa peran tersebut dapat menyuarakan atau mensosialisasikan pendewasaan usia kawin pertama (PUP) bagi remaja. Agar dapat mencegah pernikahan usia anak. Remaja yang sehat untuk menikah atau usi ideal menikah untuk remaja wanita 21 tahun dan 25 tahun untuk remaja pria.(rs)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!