Deputi KS-PK Ajak Pemda Perkuat Komitmen Lintas Sektor Cegah Stunting

Deputi KS-PK BKKBN Nopian Andusti,S.E.,M.T saat temua kerja Dinas Bidang Dalduk di Bengkulu, Jumat,20/5.

Bengkulu, IPKB – Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nopian Andusti, S.E., M.T mengajak pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu untuk memperkuat komitmen lintas sektor upaya mencegah potensi stunting bagi calon pengantin.

Penguatan komitmen perlu ditandai penandatanganan perjanjian kerja sama oleh instansi terkait dalam program penanganan stunting,” kata Deputi Bidang KS-PK BKKBN Nopian Andusti, S.E.,M.T saat menyampaikan sambutannya pada Temu Kerja Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten/kota di Bengkulu, Jumat,20/5.

” Komitmen tersebut tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan pra nikah bagi catin, itu sebagai upaya pencegahan stunting dari sektor hulu “.

Komitmen lintas lembaga itu seperti Kantor Urusan Agama (KUA), organisasi profesi yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan organisasi yang terlibat dalam penangan stunting seperti PKK, pemerintah kecamatan.

Ia mengatakan komitmen bersama KUA merupakan aksi dalam mengimplementasikan kerjasama Kemenag dan BKKBN tentang pencegahan stunting dari sektor hulu. “Kementerian Agama punya komitmen total untuk bersama-sama BKKBN, Kemenkes dan lembaga terkait lainnya untuk mendukung program prioritas nasional ini,” ujarnya.

Menurut Nopian bahwa penguatan kerja sama antarlembaga ini adalah hal yang penting. Sebab, persoalan stunting hingga saat ini masih menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak.

Komitmen BKKBN dalam penurunan stunting dengan memperkuat penyuluh KB dan kader KB desa. Selain itu BKKBN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada di sejumlah desa.

Ia mengapresiasi atas telah ditekennya komitmen tentang pendampingan konseling dan pemeriksanaan kesehatan tiga bulan pra nikah di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Weldi Suisno, S.Pd., M.E saat menyampaikan laporan temu kerja Bidang Dalduk, Jumat,20/5.

Sementara itu Koordinator Bidang KS-PK Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Weldi Suisno, S.Pd., M.E dalam laporannya menyampaikan bahwa temu kerja bidang pengendalian penduduk dan KB se-Provinsi Bengkulu untuk mendiskusikan kegiatan yang segera ditindak lanjuti bersama. Baik TPPS, TPK dan pemerintah daerah (OPD red).

Selain itu sebagai pengimplementasian dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72/2021 dan Peraturan Kepala Badan (Perban) Nomor 12/2021 Tentang Rencana Aksi P2S.

Ia mengatakan temu kerja tersebut melibatkan sebanyak 30 orang peserta dari unsur OPD KB kabupaten/kota, koordinator satgas stunting dan IPeKB kabupaten/kota masing-masing sebanyak 10 orang.

Melalui pertemuan yang berlangsung di ruang belajar balai pelatihan dan pengembangan (Balatbang) BKKBN Bengkulu agar dapat meningkatkan komitmen bersama untuk segara mengimplementasikan beberapa program kerja penanganan penurunan stunting, demikian Weldi. (rs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *