DPR RI Turun Gunung Percepat Pembangunan Kualitas Keluarga
Bengkulu, IPKB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) tahun ini kembali turun gunung upaya ikut serta bersama pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan upaya peningkatan kualitas keluarga Indonesia.
Melalui Komisi IX, DPR RI bersama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu pada September belum lama ini turun di beberapa daerah kabupaten untuk mensosialisasikan program pembangunan keluarga.
Setelah Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur, kegiatan yang sama kembali turun di Kabupaten Mukomuko dengan menyasar ratusan remaja pelajar SMP dan SMA yang dinilai sebagai generasi rentan terhadap pengaruh negatif seperti seks pra nikah, penyalah gunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza). Dimana beberapa permasalahan itu merupakan bahaya laten bagi remaja.
Demikian itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi, MM kepada wartawan di ruang kerja usai mengikuti perjalanan keliling daerah bersama Anggota Komisi IX DPR RI di Kabupaten Mukomuko, Minggu, 20/9.
Hadir dalam sosialisasi program pembangunan keluarga bersama mitra yang berlangsung di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selain Bupati Mukomuko Choirul Huda, Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati, SIP, MM Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Mukomuko Edi Yanto, SE, M.Si.
Kepada wartawan Rusman mengatakan, pembangunan didorong untuk menerapkan konsep berwawasan kependudukan yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Pembangunan baru dikatakan berhasil bila direncanakan dengan memperhitungkan dampak kependudukan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergi lintas sektor.
Salah satu upaya akselerasi pembangunan keluarga, pihaknya bersama mitra kerja yakni DPR RI secara kontinu menggebyarkan gaung program kependudukan dan KB di sejumlah wilayah kabupaten di Provinsi Bengkulu, ujar Rusman.
Menariknya dalam sosialisasi tersebut tampak hadir orang nomor wahid di kabupaten itu, Bupati Choirul Huda. Ia mengatakan, program KB yang selama ini dikenal dengan pemasangan kontrasepsi, kini jauh lebih pada pembangunan kependudukan. Maka dari itu ia mengajak kepada masyarakat di wilayah itu, khususnya generasi muda agar lebih mendalami prorgam pembangunan kependudukan untuk menjadi modal sebagai pengetahuan pembangunan manusia.
Pembangunan kependudukan upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, kata Choirul Huda.
Dihadapan ratusan remaja pelajar yang ikut dalam sosialisasi tersebut, Choirul Huda mengajak kaum muda di daerah itu untuk hadir bersama pemerintah dalam pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di daerah itu.
” Kekuatan remaja merupakan kunci utama keberhasilan, keluarga, lingkungan dan bangsa, ujar bupati.
Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati, S.IP, MM menyampaikan bahwa perlunya secara gencar kembali suarakan program Bangga Kencana mengingat permasalahan kependudukan yang kian kompleks, mulai dari tingginya populasi penduduk, sebarannya yang masih belum merata. Semua itu memengaruhi dari kualitas penduduk, ujar Elva.
Maka dari itu, DPR RI melalui komisi IX mengambil peran dalam membantu pemerintah meningkatkan kualitas penduduk di wilayah perdesaan. Program Bangga Kencana merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga sehingga akan meningkat pula kualitas sumber daya manusia (SDM), ujarnya.
Bangga Kencana dimana memberikan pendidikan betapa pentingnya ” Perencanaan ” kehiduan yang lebih baik dalam keluarga. Melalui perencanaan, maka keluarga-keluarga Indonesia akan tumbuh berkualitas dan sejahtera melalui pembentukan keluarga kecil bahagia.
Untuk memperkuat progam Bangga Kencana, ujar Elva, perlu pemantapan revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan kependudukan. Hal itu perlu terus sosialisasikan program Bangga Kencana kepada masyarakat untuk merubah pola pikir atau perilaku masyarakat agar menerima program tersebut sebagai kebutuhan dan gaya hidup atau life style.
Menurut dia untuk mencapai hal demikian itu perlu pemahaman yang baik tentang manfaat program tersebut secara utuh. Sebab, Bangga Kencana yang dituangkan dalam UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangnan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak hanya pada pelaksanaan pemasangan kontrasepsi semata, ujarnya.
Namun lebih dari itu, Bangga Kencana lebih menitik beratkan pada pembangunan kualitas manusia Indonesia agar tumbuh lebih baik dan berkualitas dimasa datang, pungkas Elva. (rs)