Gubernur Bengkulu Minta Identifikasi Data Stunting
Bengkulu, IPKB – Gubernur Bengkulu Dr. Rohidin Mersyah meminta kepada segenap lembaga/instansi teknis penanganan program penurunan stunting di daerah itu. Untuk mengidentifikasi data kasus stunting di Provinsi Bengkulu yang masih tinggi mencapai angka 22 persen lebih itu. Angka tersebut lampaui toleransi organisasi kesehatan dunia atau World Health Organiation (WHO) sebesar 20 persen.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 stunting di Bengkulu sebesar 22,1 itu tersebar di sejumlah daerah kabupaten/kota. Terdapat di Kabupaten Kaur 11,3 perse, Bengkulu Utara mencapai 20,7 persen, Bengkulu Selatan mencapai 20,8 persen, Kabupaten Mukomuko dan Kota Bengkulu masing-masing 22,2 persen.
Sementara, di Kabupaten Kepahiang mencapai angka 22,9 persen, Kabupaten Lebong sebesar 23,3 persen, Kabupaten Seluma 24,7 persen, Bengkulu Tengah mencapai angka 25,5 persen dan Kabupaten Rejang Lebong dengan posisi stunting dengan angka tertinggi yakni 26 persen.
Dikatakan Gubernur Rohidin, data kasus telah disajikan untuk ditindak lanjuti dengan aksi nyata melalui intervensi secara bersama-sama multi pihak. Agar intervensi tepat sasaran maka diperlukan langkah mengidentifikasi penyebab stunting yang terdapat masing-masing daerah.
“Tentunya, stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, maka dari itu yang penting didapati penyebab kasus tersebut, sehingga kita menyasar intervensinya sesuai dengan permasalah terjadi di daerah, identifikasi dan lakukan pemetaan agar mempermudah aksi intervensi sasaran, baik spesifik maupun intervensi sensitif, ujar Rohidin.
Penyebab stunting daerah satu dengan yang lainnya pasti berbeda, daerah yang disebabkan faktor kurang asupan gizi tidak tepat jika diintervensi dengan edukasi pencegahan pernikahan usia anak, dan begitupun sebaliknya, sebut gubernur.
Penanganan program stunting di Bengkulu telah diperkuat dengan adanya institusi masyarakat seperti tim percepatan penurunan stunting (TP2S) provinsi hingga desa. Dan telah dibentuk tim pendamping keluarga (TPK) disetiap desa. Organisasi tersebut adalah serdadu yang merupakan bagian dari kekuatan pertahanan pencegahan stunting.
Namun, jika penanganannya tanpa peta, maka percepatan penurunan stunting akan lemah, bak memancing di air tak ber-ikan.(rs)