Gubernur Harap Ada Komitmen Pemangku Kebijakan Penurunan Stunting

Bengkulu, IPKB – Gubernur Bengkulu Dr. Rohidin Mersyah., M.A berharap pemerintah kabupaten/kota selaku pemangku kebijakan untuk membuat komitmen bersama dalam rangka percepatan penurunan stunting di daerah itu. Sehingga membangkitkan semangat masyarakat dan lembaga lainnya dalam membangun kualitas keluarga dan masyarakat.

Dalam penurunan stunting yang melibatkan kelompok masyarakat. Jadi ini sebagai langkah dalam memberikan pemahaman sehingga timbul komitmen. Komitment itu harus kuat sehingga adanya rencana aksi dilapangan, sehingga nanti gerakannya itu sistematis, masyif dan pergerakannya tercapai pada sasaran, kata Rohidin saat membuka membuka advokasi pemangku kebijakan daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting di Balai Daerah Bengkulu, Rabu, 8 Desember 2021.

Hadir dalam advokasi tersebut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Dr. ( H.C ) dr. Hasto Wardoyo., Sp.OG ( K ), Wakil Gubernur Bengkulu Dr. Rosjonsyah, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nopian Andusti,SE., M.T Sekda Provinsi Bengkulu Drs. Hamka Sabri., M.Si serta Forkopimda Provinsi Bengkulu, serta beberapa bupati dan wakil bupati di Bengkulu turut menyimak materi risiko dan pentingnya penanganan stunting oleh Dr. Hasto Wardoyo.

Dikatakan Rohidin bahwa dalam penanganan stunting dan pelaksanaan program pembangunan kependudukan tidak terlepas dari peran pergruan tinggi. ” Peran masyarakat tidak kalah penting dalam berbagai program pemerintah khususnya pembangunan kependudukan”.

Dalam penanganan stunting di Bengkulu, telah beberapa lembaga yang ambil peran serius dalam penanganan iurusan stunting. Aksinya dengan memberikan bantuan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan bayi di Bengkulu, dengan kepedulian lembaga demikian itu dapat membangkitkan sosial lembaga lainnay di Bengkulu melalui berbagai perannya, harap Rohidin.

Selain itu kata gubernur, terdapat juga kelompok masyarakat yang membina langsung keluarga-keluarga yang berisiko stunting. ” Mereka menta data stunting ke BKKBN, dan mereka menangani langsung beraksi solsialnya.” ujar Rohidin didepan peserta advokasi penurunan stunting.

Peran masing-masing lembaga pemerintah dan masyarakat sepeerti ini sangat diperlukan dalam upaya percepatan penurunan masalah stunting. Peran demikian itu sangat bermakna, baik peran perguruan tinggi, masyarakat, lembaga perbankan dan swasta lainnya.

” Karena persoalan ini sangat konkrit dan membutuhkan perhatian kita bersama, agar dapat mempercepat menurunkan angka stunting di Bengkulu “.

Stunting di Bengkulu berdasarkan Riset Kesehatan Dasar ( Riskesdas ) 2018 mencapai 27, 67 persen yang tersebar di sejumlah daerah kabupaten/kota di Bengkulu. Dengan adanya komitmen bersama maka penurunan prevalensi stuntiong di Bengkulu dapat berhasil mencapai sasaran nasional pada angka 14 persen hingga 2024 mendatang.

Melalui advokasi bersama pemangku kebijakan ini, diyakini akan menghasilkan komitmen bersama yang tentunya akan membawa perubahan dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga. ( rs )