Hasto : Pembangunan Kependudukan Belum Dilihat Isu Seksi
Jakarta, IPKB Bengkulu – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Dr. ( H ) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) menilai bahwa kependudukan di tanah air belum dilihat oleh pemerintah daerah dan pengambil kebijakan yang bisa membuat kependudukan menjadi isu yang seksi.
Mengutif rilis Humas BKKBN beberapa waktu lalu, ” BKKBN mengedepankan dan mengembangkan masalah kependudukan agar pemerintah daerah dapat melihat bahwa hal tersebut penting, konsep kependudukan yang digalakkan dengan pemerintah daerah harus disertai praktik-praktik secara praktis dari teori hingga konsep kependudukan dalam penerapan dan implementasi di tingkat masyarakat lebih kepada pemerintah daerah. Tidak cukup kependudukan itu kita pandang sebagai problematika, tetapi pertumbuhan, fertility rate dan migrasi juga dipengaruhi dari ekosistem dan mempengaruhi perilaku sikap mental dan mindset “.
Dengan demikian, sehingga menjadikan pelaksanaan program pembangunan kependudukan ditiap daerah dilakukan secara bervariasi. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas peningkatan kualitas.
Hasto berharap, ada langkah konkrit dalam pembangunan kependudukan yang bisa menunjang pembangunan dan keluarga berencana. Tentu banyak lagi isu-isu yang harus dipelajari bersama selain bonus demografi, ada Fertility Rate, pelajari resiko terjadinya stunting sehingga penduduk stunting bisa diproyeksikan, seperti apa pola penurunan stunting yang normal. Kajian bermanfaat untuk Pemda dan pengambil kebijakan, bahwa kependuduan belum dilihat dengan baik oleh pengambil kebijakan yang bisa membuat kependudukan menjadi isu yang seksi.
Menurut dia, mendasari UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Mengemban amanat undang-undang tersebut, secara garis besar melaksanakan pembangunan kependudukan meliputi lima aspek penting, yaitu kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, data dan informasi penduduk dan penyerasian kebijakan kependudukan.
Oleh karena itu dinamika kependudukan akan mempengaruhi arah dan tujuan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk dapat mempercepat terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan Kependudukan dan KB meliputi, meningkatkan akses, kualitas, pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi serta menguatkan tata kelola program pembangunan keluarga, kependudukan dan KB (Banggakencana), dan meningkatkan akses terhadap layanan dan data kependudukan, serta meningkatkan kapasitas penduduk usia produktif dan lanjut usia.
Menyoal hal sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Ir.Rusman Efendi., MM melalui Koordinator Bidang Advokasi dan Penggerakan Informasi ( ADPIN ) Drs. Zainin kepada wartawan di Bengkulu merasakan pelaksanaan program pembangunan kependudukan belum menjadi isu seksi disebabkan masih terjadinya ego sektoral antar lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta yang mengakibatkan sulit terintegrasinya kebijakan maupun anggaran dalam melaksanakan kegiatan yang sejalan.
Menurut dia, untuk menempatkannya sebagai isu seksi diperlukan pemahaman di semua lapisan masyarakat tentang kependudukan dan isu-isunya. Masalah-masalah kependudukan di tanah air seperti kualitas sumber daya manusia ( SDM ) sekitar 30 persen SDM yang ada di Indonesia dengan kualitas yang tergolong rendah. Masalah lainnya yaitu nikah usia muda, melahirkan usia, minimnya pengetahuan kespro, dan perencanaan berkeluarga serta risiko ledakan kelahiran pascapandemi.
Pemahaman tentang isu dan masalahnya itu akan terbangunnya wawasan pembangunan kependudukan disemua elemen. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dan pembangunan sumberdaya manusia.
Dengan demikian akan terbangunlah kualitas penduduk, dimana kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, demikian Zainin. ( rs )