Pemkab Kepahiang Turunkan Stunting Siapkan APBDP dan Dana Desa
Bengkulu, IPKB – Tinggal sisa waktu dua tahun dalam penanganan stunting nasional dengan target turunkan hingga 14 persen pada 2024 mendatang. Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan prevalensi stunting 22,9 persen (SSGI) 2021. Menargetkan stunting akan ditekan pada 2022 pada angka 19,52 persen, tahun 2023 sebesar 16,29 persen dan pada 2024 pemerintah daerah mentargetkan hingga pada angka 13.1 persen.
Melihat waktu singkat itu, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) H. Zurdi Nata, S.IP sekaligus Wakil Bupati Kepahiang minta kepada segenap jajaran pemerintah terkait untuk bergandeng dan bersinergi dalam melaksanakan stunting program prioritas nasional tersebut.
Pada 2022 pemerintah setempat akan memberikan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2022 serta mengajak pemerintahan desa agar mengalokasikan melalui dukungan Dana Desa (DD) setiap tahun berjalan.
” Pemerintah desa agar dapat mengalokasikan dana desa untuk penanganan stunting minimal 5 (lima) persen per tahun tiap desa, ” kata Ketua TP2S Kabupaten Kepahiang Zurdi Nata kepada wartawan usai Rembuk Stunting di Kabupaten Kepahiang, Senin, 25/7.
“Kita menggelar rembuk stunting tingkat kabupaten ini setelah dilaksanakan tingkat desa, kecamatan dan tindaklanjutnya hingga tingkat kabupaten, ini agar menghasilkan langkah-langkah strategi baik kebijakan hingga anggaran. Jangan sampai kegiatan ini hanya sebatas serimonial saja, yang tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat,” kata Zurdi Nata.
Salah satu out put dari rembuk itu menghasilkan kesepakan bersama dan menyimpulkan agar pemerintah daerah mendukung anggaran melalui APBDP dan DD. Dalam pengalokasian pada DD telah diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Bengkulu sebabagi acuan Pemkab Kepahiang mengalokasikan DD,” sebut Wabup.
Kabupaten Kepahiang dengan delapan kecamatan terdapat 105 desa dan 12 kelurahan telah dibentuk lembaga indevenden pendukung penurunan stunting seperti TP2S hingga tingkat desa dan tim pendamping keluarga (TPK). Dari jumlah desa sebanyak itu ditetapkan sebanyak 15 desa yang terdapat di lima kecamatan sebagai lokasi fokus penanganan stunting tahun 2022.
Terdapat di Kecamatan Tebat Karai sebanyak lima desa, Kabawetan satu desa, Kecamatan Bermani Ilir sebanyak lima desa, Kecamatan Seberang Musi dua desa dan Merigi terdapat satu desa lokus stunting, sebut Zurdi.
Rembuk stunting yang mengangkat tema Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting Melalui Konvergensi Lintas Sektor yang berlangsung akhir Juli itu, hadir membuka langsung Bupati Hidayatullah Syahid, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi., M.M, Bappeda Provinsi Bengkulu Dr. Hisbah Varina dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) teknis dalam penanganan stunting. (rs)