Perkawinan Usia Anak Dapat Tingkatkan Angka Perceraian

Bengkulu, IPKB – Ketua Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) Provinsi Bengkulu Prof. Dr. Rohimin, M.Ag menyebutkan, pernikahan usia anak dapat meningkatkan angka perceraian dalam rumah tangga.

Selain itu masih beberapa risiko dari pernikahan tersebut, dapat memperbesar risiko kematian ibu dan bayi lahir. Hal tersebut perlu langkah pencegahan agar mendorong lajunya keberhasilan program pembangunan kependudukan, kata Rohimin dalam seminar ” ketahanan keluarga ” melalui virtual meeting di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu akhir Juli lalu.

Diperlukannya pencegahan terhadap peristiwa nikah usai anak di masyarakat itu dikarenakan anak-anak belum matang baik secara fisik, mental dan spiritual untuk mengemban tanggungjawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan, ujar Rohimin.

Prof. Rohimin (kanan) saat seminar secara virtual bersama kepala BKKBN Ir. Rusman Efendi, MM (kiri)

Ia menyebutkan, perkawinan anak adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa atau dibawah usia 19 tahun. Pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Dalam konsep Islam terdapat tiga tahap kehidupan seseorang tidak dipahami secara terpisah sebagai fase-fase kedewasaan yaitu ” Mumayyiz, Aqil Baligh, dan Mukallaf ” .

Menurut Rohimin, kedewasaan dan kematangan seseorang itu dilihat tidak hanya bersifat biologis, melalinkan juga psikologis, sosial, mental, intelektual dan spiritual. Dan matang secara fisik, ekonomi, sosial, mental kejiwaan, agama dan budaya.

Sejumlah penelitian menyimpulkan perkawinan anak adalah sumber dari pelbagai masalah sosial di masyarakat. Paling tidak dijumpai lima dampak buruk perkawinan anak. Perkawinan anak merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian di masyarakat. Di Indonesia, angka perceraian antara usia 20-24 tahun lebih tinggi pada yang menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut belum matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan, sebut Rohimin.

Perkawinan anak berdampak buruk juga pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang memaksa anak putus sekolah dan menjadi pengangguran sehingga menghambat program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. Dengan lebih dari 90 persen perempuan usia 20-24 tahun yang menikah secara dini tidak lagi bersekolah, tidak heran bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia mengalami penurunan.

Dampak buruk akan peristiwa itu juga pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data global menunjukkan bahwa bagi anak perempuan yang menikah sebelum umur 15 tahun, kemungkinan mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga meningkat 50 persen. Selain karena ketimpangan relasi kuasa, para pengantin muda cenderung penuh emosi sehingga gampang emosi.

Perkawinan anak menyebabkan berbagai isu kesehatan.
Para pengantin anak memiliki risiko tinggi menghadapi berbagai permasalahan kesehatan. Tingginya AKI (angka kematian ibu) setelah melahirkan disebabkan karena ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara biologis dan psikologis. Anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Selain kesehatan ibu, angka kematian bayi bagi ibu remaja juga lebih tinggi dan 14 persen bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Kemungkinan anak-anak tersebut mengalami hambatan pertumbuhan (stunting) selama 2 tahun juga meningkat sebanyak 30 persen -40 persen.
Bahkan, pengantin anak memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap HIV/AIDS akibat hubungan seksual dini dan kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi, ujarnya.

Dan bahkan perkawinan anakpun dapat menghambat agenda-agenda pemerintah. Perkawinan anak mengancam agenda-agenda pemerintah seperti program Keluarga Berencana (KB) dan Generasi Berencana (Genre) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini dikarenakan perkawinan anak bisa menyebabkan ledakan penduduk karena tingginya angka kesuburan remaja Indonesia . Jika angka kelahiran remaja tidak dikendalikan, program pemerintah lain seperti program pengentasan kemiskinan dan wajib belajar 12 tahun akan terbebani.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi, MM menyoal dampak pernikahan dini di Bengkulu pada perceraian mengatakan, jumlah janda di bawah usia 40 tahun di Bengkulu tembus mencapai angka enam ribu orang lebih.

Hal itu diketahui dari hasil pendataan keluarga (PK) 2015 yang telah melalui Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia ( PBDKI ) 2019 merilis jumlah kepala keluarga perempuan menurut kelompok umur mencapai belasan ribu orang, yang dapat disebut menyandang status janda. Diantaranya kelompok umur 15-40 tahun menembus angka 6.378 orang tersebar di sejumlah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

” Kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 733 jiwa, pada kelompok usia 25-29 tahun mencapai 1.292 jiwa dan terdapat pada kelompok umur 30-39 sebanyak 4.135 orang, dengan disebabkan beberapa faktor, cerai hidup dan tinggal meninggal,” ujarnya. (rs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *