Pernikahan Anak, Indonesia Tempati Peringkat Tujuh Dunia

29/07/2019 Penyunting

Bengkulu, IPKB – Penduduk dunia saat ini mencapai 7,7 miliar jiwa ,yang Indonesia berada peringkat empat dunia dengan jumlah penduduk 269 juta jiwa.

Atau sebesar 3,34 persen dari total populasi dunia. Indonesia memiliki tantangan dalam pembangunan kependudukan yakni, kualitas penduduk, kuantitas serta mobilitas penduduk. Bahkan hingga pada permasalahan data dan informasi kependudukan.

Tingginya populasi penduduk Indonesia itu, tengah dihadapi masalah krusial tentang kependudukan, dimana masih tingginya kasus pernikahan usia anak.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR)sekaligus menjabat pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Dr. Dwi Listyawardani, Ir., M.Sc menyebutkan, kasus pernikahan usia anak di tanah air masih tergolong tinggi yang mencapai 27 persen.

Sehingga menempatkan Indonesia berada urutan dua negara asean, dan posisi ke-tujuh dunia. Hal itu disampaikan Deputi KB-KR BKKBN ketika peluncuran SSK dan peresmian Kampung KB Percontohan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, akhir Juli baru ini.

Dari kejadian itu, berdampak pada kematian ibu, bayi serta dapat menyebabkan kelahiran bayi kurang gizi, sebab ibu yang hamil pada usia anak masih membutuhkan gizi yang cukup untuk pertumbuhanya, namun tengah hamil yang juga membutuhkan gizi bagi calon bayi.

Ia menyebutkan, 1 (satu) berbanding 9 (sembilan) dari perkawinan anak berisiko kematian. Angka kematian ibu melahirkan tinggi akibat persalinan ibu yang masih usia anak-anak (muda).

” Tumbuh kembang anak dibawah usia 21 tahun akan lahirkan bayi kurang
gizi “.

Upaya yang strategis untuk meminimalisir pernikahan usia anak melalui pendidikan. Pemerintah dengan program wajib belajar 12 tahun itu bagian dari upaya menekan nikah muda.

Melalui Kampung KB danSekolah Siaga Kependudukan dan remaja peduli kependudukan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, harap Deputi KB-KR. (rs)