Program Ketahanan Keluarga Bebaskan Pekerja Anak

Bengkulu, IPKB – Masalah pekerja anak di tanah air merupakan salah satu fenomena tersendiri khususnya bidang ketenaga kerjaan. Hal itu juga menjadi masalah bagi pembangunan kependudukan di Provinsi Bengkulu. Pasalnya, pekerja anak di daerah itu terbilang tinggi, pada 2017 masih sebesar 10,94 persen. Sebesar 4,20 persen terjadi di wilayah perkotaan dan 6,74 persen di perdesaan (Badan Pusat Statistik (BPS 2017).

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi, MM melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) Drs. Agus Supardi kepada wartawan di Bengkulu menyebutkan data kependudukan lainnya tentang anak. Bahwa anak anak usia 10-17 tahun di Provinsi Bengkulu yang bekerja, dan 0.30 persen dan 1,09 persen pengangguran serta 2,79 persen di perkotaan dan 6,58 persen diperdesaan mengurus rumah tangga. 9,11 persen laki-laki dan 2,72 perempuan penduduk 10–17 tahun di Provinsi Bengkulu telah berkerja. Diantaranya 0,84 persen penduduk laki-laki dan 0,83 persen penduduk perempuan pengangguran dan
yang mengurus rumah tangga 4,39 persen laki-laki dan 6,32 persen penduduk perempuan.

Terhadap hal itu pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi persoalan pekerja anak. Dengan meratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Ratifikasi itu membuat pemerintah mentargetkan pada 2022 bebas dari pekerja anak.

Upaya mendukung pemerintah dalam merealisasikan bebas dari pekerja anak, pihaknya (BKKBN) galakkan program Ketahanan Keluarga yang terdapat kelompok kegiatan (poktan). Kelompok bina ketahanan keluarga balita, remaja, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Bina Keluarga Remaja (BKR) yang terdapat didalamnya pusat informasi konseling remaja/mahasiswa
(PIK-R/M) yang memuat edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan, PIK dapat dikembangkan sebagai lembaga masyarakat yang akuratif, kesehatan reproduksi (kespro). Pelaksanaan program ketahanan keluarga merupakan implementasi dari diamanatkan dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ujarnya.

Menurut dia, keterlibatan anak untuk bekerja biasanya disebabkan oleh kurang terpenuhinya kebutuhan dalam sebuah keluarga sehingga orangtua terpaksa mengerahkan sumber daya manusia (SDM) secara kolektif. Rata-rata penduduk 10–17 tahun yang bekerja diperkotaan 28,70 bekerja di formal dan 30,39 tingkat perdesaan, sedangkan 100 persen baik perkotaan dan perdesaan bekerja informal. Penduduk Usia 10–17 tahun yang telah bekerja di perkotaan tertinggi yang tidak tamat SD yaitu 31,77 persen dibandingkan penduduk perdesaan 16,31 persen, untuk tingkat pendidikan tamat SD penduduk perkotaan lebih rendah 17,07 persen dibandingkan perdesaan 37,20 persen, tamat SLTP 42,81 persen perkotaan dan perdesaan 41,77 persen dan tamat SMA 8,34 persen penduduk perkotaan bekerja dan 4,73 persen tingkat perdesaan.

Melalui penggerakan program ketahanan keluarga diharapkan dapat mengatasi pekerja anak dengan meningkatnya pendidikan, kesehatan anak serta tumbuhnya ekonomi keluarga, kata Agus. Dalam bidang ekonomi, orangtua tidak perlu mengerahkan SDM secara kolektif. Selain itu, tambah Agus, untuk menunjang upaya tersebut diperlukan adanya pengetahuan dan
pemahaman tentang pekerja anak, pola penanganan pekerja anak dan peran pemangku kepentingan dalam penanganannya.

Dengan demikian maka orangtua dan pemerintah dapat memberikan hak-hak pada anak. Baik hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan dan hak layak hidup lainnya. Sedangkan dalam keluarga orangtua dapat memberikan hak-hak anak melalui penerapan fungsi-fungsi keluarga, demikian Agus.
(rs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *