Puluhan Desa Disosialisasikan Media KIE Tekan Stunting
Bengkulu, IPKB – Pada 2020 tahun ini, pemerintah melalui Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu sosialisasikan materi dan media komunikasi, informasi dan edukasi ( KIE ). Kegiatan tersebut menyasar puluhan desa di Provinsi Bengkulu yang terdapat di dua darah kabupaten/kota yakni Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan.
” Di Kabupaten Seluma terdapat sebanyak 20 desa dan sebanyak 10 desa di Kabupaten Bengkulu Selatan, ” kata Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga ( KS-PK ) Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Drs. Arsyad, M.Si kepada warawan di kantornya belum lama ini.
Desa-desa di Kabupaten Seluma itu terdapat di 10 kecamatan antara lain, Desa Talang Beringin, Rimbo Kedui, Talang Saling, Bunut Tinggi, Desa Taba, Desa Talang Padang, Desa Lubuk Lagan, Bakal Dalam Dan desa di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 10 desa itu antara lain Desa/Kelurahan Masat, Desa Ganjuh,Desa Selali, Desa Palak Siring, Air Sulau, Sukaraja, Tanjung Mulia, Desa Lubuk Sirih Ilir, Sukarami, dan Kota Manna.
Desa-desa tersebut merupakan lokasi pokus (lokus) stunting sebagai upaya percepatan penanganan kasus gagal tumbuh kembang anak, kata Arsyad.
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Materi dan KIE Pro PN dalam rangka Penurunan/Pencegahan Stunting di Provinsi Bengkulu telah dimulai sejakl akhir Juli hingga Oktober 2020. “Permasalahan kependudukan di Indonesia termasuk Bengkulu saat ini adalah, masalah gizi ganda yaitu kekurangan gizi wasting (kurus) dan stunting (pendek) pada balita, anemia pada remaja dan ibu hamil, serta kelebihan gizi termasuk obesitas baik pada balita maupun orang dewasa menjadi perhatian pemerintah saat ini.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Kekurangan gizi terjadi sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu 270 hari selama kehamilan, 730 hari setelah anak lahir sampai usia 2 tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas, menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan.
Dalam menekan atau mengatasi masalah stunting, BKKBN mengintervensi melalui pelaksanaan program pemberdayaan keluarga melalui pembinaan kelompok bina keluarga balita (BKB), katanya.
Sosialisasi Materi dan Media KIE adalah salah satu dari kegiatan Program Prioritas Nasional (Pro PN) Promosi dan KIE, untuk mendukung pencegahan bahkan penurunan stunting di Provinsi Bengkulu secara khusus di Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan.
Pemerintah dalam hal ini Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku mempunyai peran dalam pecegahan/penurunan stunting dari gizi sensitif melalui pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan di kelompok Bina Keluarga Balita.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada orang tua keluarga baduta tentang pentingnya pengasuhan 1000 HPK dalam penurunan/pencegahan prevalensi stunting, Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku keluarga baduta tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola dan pelaksana tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Balita.
Kasubbag Perencanaan Novrina Rizky Idnal, S.Psi mengatakan, sebelumnya penanganan stunting di daerah itu telah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Dengan menetapkan puluhan desa sebagai lokus stunting. Yang terdapat di Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Bengkulu Utara.
Ia mengatakan, penetapan wilayah tersebut telah diperkuat atas dasar Keputusan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020. Keputusan tersebut sebuah perintah institusi negara dalam percepatan penurunan stunting dan diperlukan intervensi sensitif dan spesifik yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas, ujar Novrina.
Secara nasional, kata Novrina, pada 2021 intervensi spesifik dan sensitif penurunan stunting itu terhadap 360 kabupaten/kota yang sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, katanya.
Untuk mempercepat penanganan stunting di daerah itu, pemerintah daerah setempat menindaklajuti penguatan program melalui surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 76/Dinkes-Tahun 2019 Tentang Penetapan 100 Desa Lokus Aksi Rafflesia Dalam Upaya Penurunan dan Pencegahan Stunting di Provinsi Bengkulu. (rs)