Ribuan Kader KB di Kota Bengkulu Ikuti Sosialisasi Stunting
Bengkulu, IPKB – Pemerintah Kota Bengkulu turun secara maraton road show di sejumlah kecamatan untuk mensosialisasikan percepatan penurunan stunting. Sosialisasi tersebut digelar selama tiga hari sejak 26 – 29 April – 2022 menyasar 1000 lebih kader KB di sembilan kecamatan di Kota Bengkulu. Dalam upaya menuju Kota Bengkulu “Zero Stunting” pada 2024.
Wakil Walikota Bengkulu Dedi Wahyudi selaku ketua tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Kota Bengkulu bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu Hj. Dewi Dharma, M.Si beserta jajaran turun langsung ke lapangan mengedukasi ribuan kader KB di daerah itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait percepatan penurunan stunting.
Sosialisasi percepatan penurunan stunting pada Selasa, 26/4 dimulai Kecamatan Gading Cempaka, setelah itu di Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Ratu Samban, yang masing-masing hadirkan 200 orang peserta kader KB desa/kelurahan, kata Kepala Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu Hj. Dewi Dharma mengawali pertemuan itu.
Keseriusan pemerintah daerah dalam menurunkan kasus tersebut, pemerintah Kota Bengkulu terus mengkampanyekan stunting di Kacamatan Teluk Segara, Kecamatan Muara Bangkahulu, Sungai Serut, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar dan Kecamatan Kampung Melayu.
Dikatakannya, kegiatan yang akan berlangsung hingga Kamis, 29 April – 2022 mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kepandudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
Seusai pertemuan bersama Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo di Jakarta, awal pekan ke-tiga April belum lama ini. Wakil Walikota Bengkulu Dedi Wahyudi turun gunung sambangi kader KB untuk menyampaikan penting pengentasan stunting di daerah itu.
Dikatakan Dedi bahwa dalam pelaksanaan program nasional itu tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga pemerintah atau swasta saja. Akan tetapi perlu adanya konvergensi lintas sektor termasuk didalamnya peran kader KB dan posyandu desa/kelurahan.
Tekait pelibatan para kader KB sebagai institusi masyarakat perdesaan. Pemerintah Kota Bengkulu akan segera mengkaji dan berkoordinasi untuk penambahan anggaran jasa bagi kader KB pada 2023 mendatang.
” Kita akan pelajari terlebih dahulu agar tidak menyalahi aturan untuk menganggarkan dana operasional kader melalui APBD, sebab selama ini terlah tersedia di BOKB melalui APBN, tapi dari 19 ribu per kader akan kita perjuangkan untuk dapat ditingkatkan,” kata Dedi.
Ia mengharapkan selain pelibatan kader dalam menurunkan stunting, yang tidak kalah penting lagi keseriusan tenaga TPPS tingkat kecamatan dan kelurahan untuk bekerjasama menyelesaikan persoalan kependudukan. Sehingga kedepan masyarakat di Kota Bengkulu akan lebih meningkat lagi baik kesehatan, pendidikan hingga ekonomi keluarga.
Kota Bengkulu mentargetkan akan terwujudnya zero stunting pada 2024. Saat ini kasus stunting di Kota Bengkulu masih terbilang tinggi mencapai 22,2 persen yang angka tersebut diatas rata-rata Provinsi Bengkulu yang sebesar 22,1 persen (SSGI) 2021. (rs)