Sembilan Persen PUS di Bengkulu Belum Ber-KB
Bengkulu, IPKB – Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) dengan program Keluarga Berencana ( KB ) telah berhasil menekan angka kelahiran total di tanah air. Sejak 1970an pemerintahan Orde Baru menggalakkan program tersebut yang diawali dengan angka kelahiran total atau total fertility rate ( TFR ) sebesar 5,6 anak tiap wanita selama masa subur. Hingga tahun ini TFR telah berhasil turun mencapai angka 2,4 anak tiap wanita selama masa subur. Yang sebelumnya program KB di Indonesia dirintis oleh para ahli kandungan sejak tahun 1950-an dengan maksud untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi yang tinggi pada waktu itu.
Dibalik suksesnya menekan kelahiran, namun perjuangan belum usai, dari beberapa aspek terlihat masih tingginya angka pasangan usia subur ( PUS ) di Bengkulu yang belum menggunakan kontrasepsi alias tidak ber-KB atau unmeet need sebesar 9,15 persen dari jumlah PUS sebanyak 375.201.
” Angka unmeed need tersebut masih terbilang tinggi dari sasaran yang ditetapkan pada kontrak kinerja provinsi sebesar 7 ( tujuh ) persen, ” kata Koordinatror Bidang Advokasi dan Penggerakan Informasi ( ADPIN ) Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Drs. Zainin kepada warta di ruang kerjanya belum lama ini.
Dikatakan Zainin, dampak dari PUS yang tidak terlayani itu dapat berakibat terjadinya kelahiran yang tidak diinginkan dan kesehatan reproduksi wanita. Untuk mengatasi hal demikian itu diperlukan edukasi terhadap PUS yang tidak menggunakan kontrasepsi alias belum ber-KB. Edukasi program tersebut dapat melalui tenaga penyuluh dan kader KB desa serta dibantu mitra kerja lainnya seperti bidang, babinsa yang telah mendapat pelatihan program KB, ujar Zainin.
PUS tidak terlayani sebesar itu tersebar disejumlah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. PUS dengan alasan ingin anak ditunda ( IAT ) sebanya 17.418, dan tidak ingin anak lagi ( TIAL ) 16.904 yang di sejumlah daerah kabupaten/kota, ujar Zainin menambahkan.
PUS belum ber-KB itu terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara, 9,85 persen, Bengkulu Selatan sebesar 6,51 persen, Rejang Lebong mencapai 9,35 persen, dan unmeed need Kota Bengkulu sebesar 10,10 persen, Mukomuko sebesar 8,31 persen, dan Kabupaten Kaur 8,36 persen.
Sementara itu terdapat di Kabupaten Seluma mencapai 9,90 persen, Kepahiang mencapai angka 10, 84 persen, Kabupaten Lebong sebesar 8,99 dan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 7,19 persen, rinci Zainin, pada akhir November baru ini.
Unmeet need atau kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi dapat berdampak pada kematian ibu dan bayi ( AKI ) dan AKB. ” Tingginya angka kebutuhan yang tidak terpenuhi itu berpeluang terhadap tingginya angka kematian ibu, hal itu dikarenakan akibat kehamilan yang tidak diinginkan, ujarnya.
Menurut Zainin, untuk menurunkan kematian itu maka kebutuhan KB harus sterpenuhi, khususnya pemenuhan alat kontrasepsi. Di samping itu, diperlukan optimalisasi KB melalui pendampingan dan bimbingan kepada calon peserta KB serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB.
Ia menambahkan, terkait persoalan kependudukan dan KB itu yang menjadi prioritas adalah pemenuhan kebutuhan tenaga penyulub KB lapangan. PLKB dapat menggerakkan secara optimal tenaga kader KB desa, demikian Zainin. ( rs )