Tekan Potensi Stunting Perlu Kampanye Perubahan Perilaku
Bengkulu, IPKB – Tidak sedikit langkah yang perlu dilakukan dalam upaya memutus matarantai stunting. Salah satunya mengkampanyekan atau mengkomunikasikan perubahan perilaku bagi keluarga, masyarakat hingga tehadap para pengambil kebijakan.
Penanganan stunting, menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bengkulu untuk mewujudkan generasi berkualitas dimasa datang sebagai penerus pembangunan berkelanjutan, kata Asisten III Setda Kota Bengkulu Drs. Tony Elfian saat menyampaikan sambutannya pada kampanye percepatan penurunan stunting bersama mitra DPR RI di Kota Bengkulu pekan ke-dua Agustus 2022 belum lama ini.
” Stunting disebabkan beberapa faktor diantaranya kekurangan gizi, salahnya pola pengasuhan serta dapat disebabkan lingkungan kurang sehat, guna menekan atau menghindari potensi stunting perlu dilakukan komunikasi perubahan perilaku,” kata Tony Elfian di Bengkulu, Rabu, 10/8.
Kampnye penurunan stunting di Kelurahan Rawah Makmur Kota Bengkulu itu hadir Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati, S.IP., M.M, Koordinator Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Drs. Zainin dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Bengkulu.
Komunikasi perubahan perilaku adalah suatu model pendekatan sistematis dan interaktif, yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku spesifik suatu kelompok sasaran. Dan untuk membangun perilaku positif sesuai dengan konteks lokal, sehingga mampu mendukung penyelesaian sebuah masalah.
Perubahan perilaku memiliki tujuan yang spesifik dan bervariasi antar setiap kelompok, dan dilakukan secara terus menerus dengan menginventarisir kelompok sasaran. Kelompok primer, sekunder dan kelompok tersier. Kelompok primer seperti, ibu hamil, ibu menyusui, kelompok baduta dan balita serta tenaga pendamping.
Kelompok tersier adalah pihak-pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung bagi upaya percepatan pencegahan stunting, terdapat pengambil kebijakan/keputusan, baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dunia usaha dan media massa.
Sementara kelompok sekunder adalah kelompok yang berpotensi untuk melahirkan, mencegah,
dan mengoreksi anak stunting di masa mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan seperti, wanita usia subur (WUS), remaja, lingkungan pengasuh anak terdekat (kakek, nenek, ayah), pemuka masyarakat dan pemuka agama. (rs)