Turunkan Stunting BKKBN Gunakan Strategi Pendekatan Keluarga

Bengkulu, IPKB – Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) sebagai leading sektor penanganan penurunan stunting di tanah air. Upaya percepatan penurunan stunting, Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu ambil langkah dengan menggunakan strategi pendekatan keluarga.

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Secara nasional stunting masih sebesar 27 persen ( 2020 ), yang menjadi target penurunan hingga 14 persen pada 2024, melalui pendekatan keluarga diyakini akan membantu percepatan penurunan kasus tubuh kerdil di tanah air, khususnya di Provinsi Bengkulu yang masih cukup tinggi mencapai 27,98 persen ( Riskesda 2018 ).

Pendekatan keluarga itu dengan merancang bangun inovasi percepatan melalui intervensi sensitif merupakan hulu yang bertujuan mencegah terlahirnya bayi stunting. Yakni mencegah kelahiran bayi berpotensi stunting, pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan ( HPK ), memperkuat basis data intervensi dan monitorong stunting, serta promosi pelembagaan keterlibatan masyarakat. Dan menggalang kemitraan penangnan stunting, hal itu disampaikan Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Nesianto, SE., MM kepada wartawan di ruang kerjanya baru ini.

Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1.000 HPK. 1000 HPK merupakan periode kritis terjadinya stunting. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. Awal kehamilan sampai anak berusia dua tahun (periode 1000 Hari Pertama Kehidupan) merupakan periode kritis terjadinya gangguan pertumbuhan, termasuk perawakan pendek.

Dalam penanganan stunting, ujar Nesianto, BKKBN diberi wewenang koordinasi lintas sektor baik ditingkat pusat maupun daerah. Terhadap hal tersebut BKKBN Provinsi Bengkulu terjunkan sejumlah tenaga penyuluh KB di kabupaten/kota. ” Kita saat ini miliki sebanyak 278 personel penyuluh, dan akan dibantu kader KB desa “.

Dengan kekuatan tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Bengkulu yang masih tergolong tinggi dengan angak 27,98 persen, demikian Nesianto. ( rs )